UMKMJATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti salah satu aspirasi utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dengan serius.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menemui Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, pada Selasa malam, tanggal 6 Mei.
Pertemuan ini membahas secara khusus realisasi pembangunan rumah bersubsidi bagi buruh, wartawan, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim serta Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur Ahmad Fauzi, sebagai representasi dari kalangan pekerja dan media.
Diskusi tersebut merupakan kelanjutan dari tuntutan buruh pada momentum May Day, yang meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan hunian layak dengan skema subsidi.
Menyikapi hal itu, Gubernur Khofifah dan jajarannya langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan kepastian dan dukungan kebijakan.
Hasil dari koordinasi ini cukup menggembirakan.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan komitmennya untuk menyediakan sebanyak 20.000 unit rumah bersubsidi khusus bagi buruh, wartawan, dan masyarakat dengan penghasilan rendah di Jawa Timur.
Rumah-rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan fasilitas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Skema ini dikelola oleh BP Tapera dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang selama ini kesulitan membeli rumah dengan harga pasar.
Pemerintah memastikan bahwa rumah subsidi yang ditawarkan akan memiliki harga terjangkau dengan cicilan ringan dan tenor panjang, sehingga tidak membebani para pekerja.
Dalam simulasi yang dirancang BP Tapera, calon penerima manfaat dapat mengakses KPR dengan cicilan tetap yang jauh lebih rendah dibandingkan KPR komersial.
Menteri PKP RI menyampaikan bahwa langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden RI,
untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan bawah, bisa memiliki akses terhadap hunian yang layak.
Pemerintah menargetkan total 350.000 unit rumah bersubsidi secara nasional pada tahun ini, jumlah terbesar dalam sejarah pembangunan perumahan di Indonesia.
Kelompok prioritas dalam program ini mencakup buruh, guru, petani, nelayan, asisten rumah tangga (ART), hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Di Jawa Timur sendiri, 20.000 unit rumah akan disebar secara strategis di berbagai kabupaten/kota yang memiliki konsentrasi pekerja dan masyarakat MBR tinggi.
Pemprov Jawa Timur tentu saja menyambut baik komitmen dari pemerintah pusat tersebut.
Gubernur Khofifah melihat hal ini sebagai jawaban atas banyaknya aspirasi masyarakat yang selama ini menanti solusi konkret atas persoalan perumahan.
Banyak buruh dan wartawan di Jawa Timur selama ini belum memiliki rumah pribadi karena keterbatasan finansial.
Pihaknya berharap program ini tidak hanya berhenti pada perencanaan awal, tetapi juga dapat segera direalisasikan dalam bentuk pembangunan fisik dan proses pengajuan KPR yang mudah, transparan, serta tepat sasaran.
Pemprov Jatim berkomitmen akan mendampingi seluruh proses pendataan hingga verifikasi penerima manfaat.
Keterlibatan organisasi buruh dan media dalam proses ini menjadi sinyal positif akan pentingnya sinergi dalam pembangunan daerah.
Baik Ketua PWI Jatim maupun Ketua SPSI Jatim menyatakan kesiapan mereka untuk membantu mendata calon penerima manfaat di lapangan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran.
Dengan adanya kerja sama antara Pemprov Jatim, Kementerian PKP, BP Tapera, dan perwakilan masyarakat, diharapkan program rumah subsidi ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan dasar warga.
Pembangunan rumah subsidi bagi buruh, wartawan, dan MBR merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam jangka panjang, akses terhadap hunian layak akan memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
Dengan diluncurkannya program 20.000 rumah subsidi di Jawa Timur, harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan akses terhadap hunian yang layak mulai menemui titik terang.
Pemerintah diminta tetap konsisten, cepat dalam implementasi, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.***
