UMKMJATIM.COM – Dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat dan meringankan beban hidup kelompok rentan, Perum Bulog Cabang Ponorogo kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah setempat.
Untuk jumlah keseluruhan bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 1.900 ton beras, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 89.046 keluarga.
Penyalurannya sendiri dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 21 hingga 31 Juli 2025, menyasar ke semua desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo.
Pemimpin Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari alokasi bantuan pangan untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Setiap KPM, lanjut Budiwan, bisa mendapatkan total 20 kilogram beras, yang mencakup masing-masing 10 kilogram untuk alokasi untuk dua bulan sekaligus.
Pendistribusiannya sendiri dilakukan satu kali dan langsung mencakup seluruh jatah dua bulan tersebut.
Ia menambahkan bahwa proses pengambilan beras dilakukan di kantor desa atau lokasi yang telah ditentukan di masing-masing wilayah.
Menurut keterangan dari Budiwan, para penerima manfaat akan mendapatkan undangan resmi dari pihak desa untuk mengambil bantuan mereka.
Namun, apabila penerima tidak dapat hadir secara langsung karena alasan tertentu, seperti sakit atau keterbatasan fisik, pengambilan bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Ia menegaskan bahwa perwakilan pengambilan oleh anggota keluarga harus dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti KTP dan KK asli, baik milik penerima bansos maupun yang mewakili.
Dalam kasus tertentu, jika seluruh anggota keluarga tidak memungkinkan mengambil bantuan secara langsung, bantuan juga bisa dititipkan kepada tetangga, dengan catatan syarat dokumen tetap dipenuhi.
Sampai pertengahan pelaksanaan distribusi, tercatat bahwa progres penyaluran sudah mencapai sekitar 25 persen dari total kuota.
Budiwan menyampaikan bahwa sejauh ini proses distribusi berjalan lancar, tanpa kendala yang berarti.
Namun, ia tetap mengingatkan seluruh KPM agar memperhatikan dengan saksama jadwal penyaluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa masing-masing.
Ia menjelaskan bahwa apabila penerima tidak bisa hadir pada hari pengambilan yang dijadwalkan, mereka masih diberikan kesempatan mengambil di hari berikutnya.
Namun, hal tersebut harus terlebih dahulu dikonfirmasi kepada petugas desa atau pihak Bulog agar tidak terjadi penumpukan atau kelalaian administrasi.
Distribusi bantuan ini menjadi bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI yang menargetkan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia.
Bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok di pasaran yang sering terjadi menjelang akhir tahun.
Selain membantu kebutuhan pokok masyarakat, program ini juga mendorong peran aktif pemerintah daerah, termasuk Bulog, dalam memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan.
Penyaluran bantuan secara langsung di desa diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara merata dan mengurangi potensi penyelewengan.
Dengan sistem penyaluran yang transparan dan terdata secara administratif, Bulog berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Budiwan juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika terjadi kendala atau penyimpangan dalam proses distribusi bantuan ini.
Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan bantuan ini secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah pun terus mengupayakan agar program seperti ini berjalan secara berkelanjutan demi menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Penyaluran bansos beras ini sekaligus menjadi bukti konkret sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.***
