UMKMJATIM.COM – Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kembali diperkuat melalui peresmian program Kampung Nelayan di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.
Agenda ini dijalankan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, saat kunjungan kerjanya pada Jumat (4/7/2025).
Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan tidak sebatas menyediakan tempat tinggal, namun lebih berfokus pada penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan produktivitas kerja mereka.
Ia menegaskan bahwa program ini menitikberatkan pada penguatan aspek produksi, bukan pada hunian.
Trenggono mengatakan bahwa proyek Kampung Nelayan adalah bagian dari strategi nasional jangka panjang yang ditujukan untuk makdud memperbaiki taraf hidup komunitas pesisir.
Ia mengungkapkan target ambisius yang telah disiapkan pemerintah, yaitu membangun 100 kampung nelayan pada 2025, dilanjutkan dengan 500 kampung di tahun berikutnya, dan 1.100 kampung tambahan pada tahun ketiga.
Menurutnya, program ini akan membentuk sentra-sentra produksi baru di kawasan pesisir Indonesia.
Kehadiran kampung tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan yang selama ini masih terpinggirkan dari akses fasilitas modern.
Pemilihan Kabupaten Malang sebagai salah satu lokasi percontohan tidak berarti wilayah ini menjadi satu-satunya fokus pemerintah.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa seluruh wilayah pesisir di Indonesia akan mendapatkan perhatian dan dukungan yang sama melalui program ini.
Ia menambahkan, bahwa pembangunan kampung tersebut bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi berbasis nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung,
mulai dari tempat penyimpanan hasil tangkapan, alat produksi, hingga tempat pelelangan ikan.
Saat ditanya mengenai penyediaan rumah tinggal untuk nelayan, Trenggono menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab kementerian lain,
yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dengan adanya kampung produksi ini, nelayan diharapkan dapat menjalankan aktivitasnya secara lebih efisien, memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta mampu mengangkat potensi sumber daya laut secara berkelanjutan.
Trenggono pun menyebut bahwa keberlanjutan program akan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat nelayan sendiri.
Langkah konkret ini menandai komitmen KKP dalam membangun sektor kelautan yang berkeadilan,
serta menciptakan pemerataan pembangunan bagi masyarakat pesisir di seluruh nusantara.***
