UMKMJATIM.COM – Pemerintah Kota Batu menegaskan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar di berbagai sektor.
Fokus tersebut mencakup penguatan kompetensi tenaga pendidik, rehabilitasi ruang kelas, digitalisasi pembelajaran, perbaikan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, pasar rakyat, dan program padat karya.
Langkah strategis ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat,
dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Batu.
Di sektor pendidikan, Pemkot Batu menilai peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap rehabilitasi ruang kelas yang rusak serta memperluas implementasi digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi siswa di era transformasi digital.
Pemerintah juga mendorong agar lembaga pendidikan dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi, termasuk penggunaan platform daring untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berfokus pada perbaikan layanan kesehatan dasar, penguatan sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan, serta percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kota Batu.
Langkah konkret dilakukan dengan memperluas layanan posyandu, meningkatkan pemeriksaan gizi anak, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar intervensi pencegahan stunting berjalan lebih efektif.
Pemerintah juga berkomitmen menambah tenaga ahli gizi di setiap puskesmas serta memastikan ketersediaan alat kesehatan yang memadai di seluruh fasilitas layanan masyarakat.
Dalam pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkot Batu membentuk satuan tugas khusus (Satgas MBG) yang bertanggung jawab terhadap pengawasan mutu, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Satgas ini secara rutin melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi strategis terkait sinkronisasi data penerima, peningkatan kapasitas SDM pelaksana,
hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat di setiap tahapan distribusi makanan bergizi.
Pemerintah menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi, daya tahan tubuh, serta kecerdasan anak-anak sebagai generasi penerus Kota Batu.
Selain sektor sosial, pemerintah juga terus menggerakkan perekonomian kerakyatan melalui pengembangan UMKM, revitalisasi pasar tradisional, dan program padat karya.
Upaya ini bertujuan memperkuat daya saing pelaku usaha lokal serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Dengan mengintegrasikan program ekonomi rakyat dan digitalisasi sektor usaha, Pemkot Batu berharap perekonomian lokal dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menutup arahannya, Pemerintah Kota Batu menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pemerintah membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha untuk memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Pemerintah optimistis, melalui kerja kolaboratif, transparansi anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Batu akan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkeadilan sosial.***
