UMKMJATIM.COM – Diberitakan bahwa Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Bluto, Sumenep, menggelar pertemuan rutin yang kali ini difokuskan pada pembahasan alokasi Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), para kepala desa, pendamping desa, serta pendamping kecamatan.
Camat Bluto, Bambang Karyanto, mengimbau seluruh kepala desa di wilayahnya agar memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam merencanakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.
Ia menekankan pentingnya alokasi dana sebesar 20 persen dari DD untuk program tersebut pada anggaran tahun 2025.
Menurutnya, dengan adanya koordinasi yang baik, pengalokasian dana diharapkan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bambang juga menekankan pentingnya peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membantu implementasi program-program desa agar dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
Ia menyatakan bahwa personel BUMDes di masing-masing desa harus benar-benar bekerja secara maksimal.
Jika ditemukan ada personel yang tidak siap bekerja, maka perombakan struktur BUMDes diusulkan demi kelancaran aktivitas dan efektivitas program-program desa.
Selain itu, peran BUMDes dianggap sangat krusial dalam mendukung ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif ekonomi produktif di tingkat desa.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan komitmen kerja dari personel BUMDes menjadi prioritas dalam mendukung program yang bersifat strategis seperti ketahanan pangan.
Pada kesempatan yang sama, Nur Faendi selaku pendamping desa menjelaskan bahwa pencairan pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dapat dilakukan mulai bulan Februari.
Menurutnya, hal ini menjadi momentum yang baik bagi desa-desa di Kecamatan Bluto untuk segera mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa terdapat tiga desa di Kecamatan Bluto yang BUMDes-nya masih dalam tahap verifikasi lebih lanjut.
Hal ini disebabkan oleh adanya regenerasi dalam kepengurusan BUMDes di desa-desa tersebut.
Menurutnya, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kesiapan organisasi BUMDes dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan efektif.
Nur Faendi menambahkan, dengan kondisi tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat segera menyelesaikan proses administrasi dan verifikasi agar pencairan dana tidak terhambat.
Dengan demikian, program ketahanan pangan yang telah direncanakan bisa segera direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa juga didorong untuk lebih aktif dalam merumuskan program-program inovatif yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa.
Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan pendamping desa diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pertemuan AKD Kecamatan Bluto ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah mereka.
Dengan koordinasi yang baik dan peran aktif BUMDes, diharapkan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
Melalui perencanaan yang matang dan sinergi yang kuat antarinstansi, Kecamatan Bluto diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas nasional.***
