Anggota DPR RI Minta Penurunan Bunga KUR untuk UMKM, Tegaskan Dukungan Penuh pada Pengembangan Ekonomi Kreatif

Redaksi UMKM JATIM

- Redaksi

Monday, 6 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI BHS soroti bunga KUR tinggi hingga 15% dan desak perbankan nasional menurunkan bunga demi kemajuan UMKM sebagai penopang ekonomi.

Anggota DPR RI BHS soroti bunga KUR tinggi hingga 15% dan desak perbankan nasional menurunkan bunga demi kemajuan UMKM sebagai penopang ekonomi.

UMKMJATIM.COM – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti tingginya bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini mencapai 15%.

Dalam kunjungannya ke sebuah pabrik roti di Dusun Kemalangan, Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jumat (3/1), BHS meminta agar perbankan nasional segera menurunkan bunga KUR guna mendukung perkembangan UMKM.

BHS melihat langsung proses produksi pabrik roti yang baru berkembang selama empat tahun dengan dukungan permodalan dari BRI. Dalam kesempatan itu, ia berdialog dengan pemilik usaha dan karyawan untuk menyerap permasalahan yang dihadapi. Ia juga memberikan bantuan sembako kepada para karyawan.

“Di sini ada sekitar 25 karyawan. Semua karyawannya happy, karena pemiliknya memberikan perhatian kepada mereka. Walaupun perusahaan ini masih merintis, mereka tetap bisa memberikan gaji yang tinggi di atas UMK.

Baca Juga :  Tingkatkan Daya Saing UMKM dengan Strategi Video Marketing yang Kreatif

Sementara banyak perusahaan di Jawa Timur yang masih membayar di bawah UMK, berkisar antara Rp2,3 juta hingga Rp2,8 juta,” ujar BHS didampingi Mohamad Edi Kurniadi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UMKM) Sidoarjo.

Apresiasi pada Pengusaha Lokal dan Sorotan pada Aparat

Anggota Komisi VII DPR RI ini memberikan apresiasi kepada pemilik pabrik roti, yang disebutnya mampu memberikan gaji lebih tinggi dari standar UMK. Namun, BHS juga menyoroti adanya kendala yang dihadapi UMKM, termasuk aparat yang dinilai mempersulit usaha.

“Padahal, kita ingin UMKM bisa berkembang. Saat ini, 61% PDRB Indonesia yang mencapai Rp21 ribu triliun berasal dari UMKM. Jika UMKM bisa naik kelas, pertumbuhan ekonomi kita bisa jauh lebih tinggi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Diskumperindag Kota Batu Siapkan Operasi Pasar Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran

BHS juga menyatakan dukungannya terhadap target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ia mencontohkan keberhasilan era Presiden Habibie yang mampu mendongkrak ekonomi melalui penguatan UMKM.

“Maka itu, saya akan menghadapi siapa pun yang mempersulit UMKM. Saya dengar ada aparat di Sidoarjo yang menyulitkan UMKM. Itu pasti lawannya saya,” tegasnya.

Kritik terhadap Tingginya Bunga KUR

BHS menyoroti tingginya bunga KUR yang diterapkan oleh perbankan. Ia menganggap bunga hingga 15% terlalu tinggi untuk pelaku UMKM.

“Ini apa-apaan. UMKM meminjam dengan skema KUR, tetapi bunganya tinggi. Padahal, KUR itu dibiayai negara melalui APBN. Harusnya bunga KUR hanya 6%, bahkan saya minta turun jadi 3%. Di Sidoarjo saja, Bank Delta Artha bisa memberikan bunga 2%. Kenapa bank nasional tidak bisa?” katanya.

Baca Juga :  Tingkat Inflasi Kota Kediri Bulan Juni 2024 Terendah Se-Jawa Timur

BHS juga menjelaskan bahwa skema KUR sudah dilindungi oleh asuransi Jamkrindo, yang dananya berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun. Menurutnya, jika ada kegagalan pembayaran, asuransi ini dapat menanggungnya tanpa membebani perbankan.

Harapan dan Teguran kepada Perbankan

BHS menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, menyerap 97% tenaga kerja. Ia meminta pemerintah memberikan teguran keras kepada perbankan yang dianggap “main-main” dengan skema KUR.

“UMKM adalah penopang ekonomi kita. Perbankan jangan main-main. Tolong diingat, ini demi kebaikan dan demi pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pentingnya Verifikasi Identitas dan Sinkronisasi Data Kependudukan untuk Kelancaran Pencairan BLT
Fakta Sebenarnya di Balik Isu Kenaikan Gaji PNS 2026: Ini Penjelasan Resmi Kemenkeu
Panduan Lengkap Mengidentifikasi Informasi Resmi BLT Kesra 2025 agar Terhindar dari Penipuan
Cara Memastikan NIK Tetap Aktif agar Tidak Gagal Menerima BLT Kesra 2025
Pentingnya Mengecek Bansos 2025 Secara Mandiri untuk Memastikan Hak Penerima Terpenuhi
BMKG Sumbar: Info Cuaca, Peringatan Dini, dan Update Gempa Terkini Sumatera Barat
Program OPLAH 2025 di Jember Genjot Produktivitas Lahan dan Dorong Target Produksi Padi 1 Juta Ton
Sumenep Kembangkan Tumpang Sari Padi–Siwalan untuk Optimalkan Lahan Marginal dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terkait

Friday, 28 November 2025 - 16:00 WIB

Pentingnya Verifikasi Identitas dan Sinkronisasi Data Kependudukan untuk Kelancaran Pencairan BLT

Friday, 28 November 2025 - 14:00 WIB

Fakta Sebenarnya di Balik Isu Kenaikan Gaji PNS 2026: Ini Penjelasan Resmi Kemenkeu

Friday, 28 November 2025 - 12:00 WIB

Panduan Lengkap Mengidentifikasi Informasi Resmi BLT Kesra 2025 agar Terhindar dari Penipuan

Friday, 28 November 2025 - 10:00 WIB

Cara Memastikan NIK Tetap Aktif agar Tidak Gagal Menerima BLT Kesra 2025

Friday, 28 November 2025 - 08:00 WIB

Pentingnya Mengecek Bansos 2025 Secara Mandiri untuk Memastikan Hak Penerima Terpenuhi

Berita Terbaru