UMKMJATIM.COM – Diberitakan bahwa anggota DPR RI Komisi VII, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, menyerukan agar bank milik negara lebih mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan dan petani.
Ia menegaskan bahwa Bank BUMN sebaiknya tidak mewajibkan agunan dalam pengajuan KUR untuk kedua kelompok tersebut, terutama jika jumlah pinjaman yang diajukan di bawah Rp 50 juta.
Dalam kunjungannya ke Sidoarjo pada Kamis (13/2/2025), Bambang Haryo menyampaikan bahwa program KUR yang dikelola oleh bank milik negara seharusnya lebih ramah bagi nelayan dan petani.
Menurutnya, kredit dengan nilai pinjaman di bawah Rp 50 juta sebaiknya tidak mensyaratkan agunan, agar para nelayan dan petani dapat lebih mudah mengakses dana tersebut untuk mengembangkan usaha mereka.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa suku bunga yang dikenakan tidak boleh lebih dari 3 persen.
Bambang Haryo menjelaskan bahwa program KUR ini sebenarnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total alokasi sebesar Rp 300 triliun.
Dana tersebut disalurkan melalui bank milik negara untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk nelayan dan petani.
Untuk memberikan jaminan terhadap risiko gagal bayar atau kredit macet, program KUR ini juga dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun.
Dengan adanya jaminan tersebut, ia menilai bahwa ketentuan yang mengharuskan agunan bagi nelayan dan petani sebenarnya tidak perlu diterapkan.
Bambang Haryo berpendapat bahwa aturan yang telah ditetapkan dalam program KUR harus dilaksanakan dengan baik,
terutama dalam memberikan kemudahan bagi sektor perikanan dan pertanian yang sangat membutuhkan dukungan modal.
Bambang Haryo juga membandingkan kebijakan kredit maritim di Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Ia menyebutkan bahwa di beberapa negara dengan basis nelayan yang kuat, suku bunga kredit untuk sektor maritim ditetapkan sepertiga dari bunga komersial pada umumnya.
Kebijakan ini memberikan keringanan dan akses yang lebih luas bagi para nelayan dalam memperoleh modal usaha.
Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa menerapkan kebijakan serupa untuk membantu nelayan dan petani dalam mengembangkan usaha mereka.
Ia menekankan pentingnya suku bunga yang rendah agar para pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian dapat lebih mudah berkembang tanpa terbebani oleh biaya pinjaman yang tinggi.
Bambang Haryo menekankan bahwa kebijakan yang berpihak pada nelayan dan petani juga menjadi perhatian khusus dari Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Menurutnya, sejak awal berdirinya, Partai Gerindra memang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan nelayan, petani, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia berharap agar pemerintah yang akan datang dapat lebih memperhatikan kebutuhan nelayan dan petani melalui kebijakan KUR yang lebih inklusif dan mudah diakses.
Menurut Bambang Haryo, akses permodalan yang mudah dan suku bunga yang rendah akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani di Indonesia.
Bambang Haryo menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kebutuhan sektor perikanan dan pertanian melalui program KUR yang lebih fleksibel dan mudah diakses.
Ia juga berharap agar suku bunga yang diterapkan tidak memberatkan nelayan dan petani, sehingga mereka dapat memanfaatkan modal tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Dengan dorongan kuat dari Bambang Haryo dan dukungan Partai Gerindra, diharapkan kebijakan KUR di masa depan dapat lebih berpihak pada nelayan, petani, dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.***
