UMKMJATIM.COM – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II melaporkan pencapaian positif dalam realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada awal tahun 2025.
Hingga Januari, PNBP berhasil mencapai angka 10,06 persen atau setara dengan Rp113,1 miliar dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun.
Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 50,11 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kepala KPPN Surabaya II, Marno, dalam siaran pers, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif satuan kerja (satker) fungsional pengelola PNBP dan satker Badan Layanan Umum (BLU).
Menurutnya, kedua pihak tersebut berkontribusi besar dalam mendukung peningkatan penerimaan negara di sektor non-pajak.
Selain kinerja PNBP yang positif, KPPN Surabaya II juga mencatat realisasi Belanja Negara hingga 31 Januari 2025 mencapai 11,06 persen atau senilai Rp2,5 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp22,6 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar 4,05 persen atau sekitar Rp223,5 miliar, sementara Transfer ke Daerah (TKD) berhasil mencapai 13,31 persen atau Rp2,2 triliun.
Lebih lanjut, rincian Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari beberapa pos pengeluaran.
Belanja Pegawai mencapai 6,7 persen atau Rp195,4 miliar, yang menunjukkan adanya prioritas dalam pemenuhan hak-hak pegawai negeri.
Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar 1,23 persen atau senilai Rp28,0 miliar.
Tetapi, realisasi Belanja Modal masih sangat minim, hanya mencapai 0,001 persen atau sekitar Rp2,1 juta.
Pada periode ini, Bantuan Sosial belum menunjukkan adanya penyerapan anggaran sama sekali.
Pada sektor TKD, terdapat beberapa komponen utama yang memberikan kontribusi terhadap realisasi belanja daerah.
Dana Bagi Hasil tercatat mencapai 1,2 persen atau sekitar Rp74,4 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi, yaitu 14,8 persen atau senilai Rp860,9 miliar.
Sementara itu, Dana Transfer Khusus berhasil mencapai 26,37 persen atau setara dengan Rp1,3 triliun.
Meskipun demikian, Dana Insentif Fiskal masih belum tersalurkan ke rekening pemerintah daerah, yang menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi lebih lanjut dalam pengelolaan dana tersebut.
Marno dalam keterangannya juga mengingatkan seluruh satuan kerja di wilayahnya untuk tetap fokus dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Ia meminta agar setiap satker segera melakukan evaluasi dan menyusun ulang perencanaan guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.
Meskipun terdapat kebijakan efisiensi, Marno menekankan pentingnya menjaga capaian output agar tidak menurun.
Lebih jauh lagi, Marno menambahkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap mengutamakan kelangsungan pelayanan publik.
Selain itu, ia berharap agar realisasi anggaran juga mampu mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih berlanjut.
Untuk mendukung hal tersebut, KPPN Surabaya II akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal ini dilakukan guna memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Marno juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola anggaran negara agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Secara keseluruhan, capaian KPPN Surabaya II di awal tahun 2025 ini menunjukkan sinyal positif dalam pengelolaan keuangan negara.
Meskipun masih terdapat beberapa pos anggaran yang belum terealisasi maksimal, langkah-langkah strategis sudah disiapkan untuk mempercepat penyerapan anggaran pada bulan-bulan berikutnya.
Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang ada, KPPN Surabaya II akan terus memantau perkembangan penerimaan dan pengeluaran negara.
Pengawasan yang ketat dan pelaksanaan program yang terukur diharapkan mampu mendukung tercapainya target APBN secara menyeluruh.
Melalui pendekatan yang sistematis dan proaktif, KPPN Surabaya II optimistis dapat mempertahankan tren positif dalam realisasi PNBP dan Belanja Negara sepanjang tahun 2025.
Ke depan, berbagai program dan kebijakan yang telah disusun diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Dengan demikian, KPPN Surabaya II siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Marno berharap semua pihak dapat mendukung upaya ini agar manfaat dari setiap rupiah anggaran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.***
