UMKMJATIM.COM – Pemerintah terus memperkuat langkah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kurang mampu.
Salah satu inovasi terbaru yang tengah disiapkan adalah pendirian Sekolah Rakyat, yang difokuskan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.
Program ini juga didukung penuh oleh sumber daya manusia pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Jawa Timur.
Dalam pernyataan resminya, seorang pejabat menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wujud nyata dari arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya pemerataan pendidikan.
Setiap unit sekolah ditargetkan mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Tujuannya tentu saja agar anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa mengenyam pendidikan dengan layak dan juga berkualitas.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu akan difasilitasi secara menyeluruh agar memiliki kesempatan lebih besar dalam meraih masa depan yang cerah.
Melalui pendidikan, mereka diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Bukan hanya itu, pemerintah juga sedang mengoptimalkan kebijakan pendataan sosial secara nasional melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi instrumen utama dalam memastikan distribusi bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
Dengan basis data yang lebih akurat, pemberian bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara efisien dan transparan.
Total alokasi anggaran sosial pada tahun 2025 mencapai Rp504,7 triliun, hal tersebut dikatakan oleh Saifullah Yusuf,
Anggaran ini mencakup berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Program Indonesia Pintar (PIP),
subsidi gas LPG 3 kilogram, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan berbagai bentuk bantuan sosial serta subsidi lainnya.
Ia menambahkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada keakuratan data penerima manfaat.
Jika target bantuan dapat tersalurkan secara tepat dan efisien, maka pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp101 hingga Rp127 triliun.
Penghematan ini dapat dialihkan untuk membiayai program sosial lainnya yang juga mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan Sekolah Rakyat dan penerapan DTSEN menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem sosial yang lebih adil dan merata.
Dengan mengedepankan pendidikan sebagai pilar utama dan didukung sistem pendataan yang terintegrasi,
langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.***
