UMKMJATIM.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam merealisasikan target tidak melakukan impor beras.
Ia menilai langkah tersebut bukan sekadar harapan, tetapi merupakan tujuan realistis yang dapat dicapai karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil beras utama di dunia.
Panggah mengatakan ketegasannya bahwa sebagai wilayah agraris, Indonesia mempunyai potensi besar untuk bisa memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.
Namun, menurutnya, pencapaian swasembada beras harus ditopang oleh kebijakan yang konkret dan menyeluruh, terutama dalam hal peningkatan produktivitas petani di seluruh daerah.
Komisi IV DPR RI, lanjut Panggah, kini tengah memfokuskan perhatian pada strategi intensifikasi dan juga ekstensifikasi pertanian sebagai bagian dari pemecahan masalah jangka panjang.
Kedua strategi tersebut dinilai krusial dalam mendongkrak produksi beras nasional, baik melalui optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada maupun dengan pembukaan lahan baru secara terukur.
Di lain hal, Panggah juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sektor pertanian.
Menurutnya, peran berbagai instansi terkait seperti Perum Bulog, penyedia pupuk dan benih, serta pengelola sistem irigasi, harus diperkuat agar upaya swasembada tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga mampu memberikan hasil nyata di lapangan.
Ia menilai bahwa seluruh elemen tersebut memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan, terutama beras, secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menanggapi kondisi terkini, Panggah mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini berada pada angka 4,3 juta ton, dengan 2,6 juta ton di antaranya merupakan tambahan stok baru.
Meski demikian, harga beras di sejumlah daerah telah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini, menurutnya, perlu segera direspon dengan kebijakan strategis.
Ia mengingatkan bahwa jika stok tersebut tidak segera dilepas, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian dari sisi kualitas beras dan berdampak negatif terhadap keuangan Perum Bulog.
Gangguan terhadap arus kas Bulog pun bisa terjadi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja logistik pangan nasional.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Komisi IV mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah konkrit guna menstabilkan harga beras di pasar.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pelepasan stok beras secara selektif, berdasarkan pemetaan wilayah yang memang mengalami lonjakan harga paling signifikan.
Hasil rapat sebelumnya bersama Menteri Pertanian, Panggah menyampaikan agar pemerintah dapat memperhitungkan dampak pelepasan stok terhadap para petani itu sendiri.
Ia mengingatkan agar intervensi harga tidak merugikan pelaku utama sektor pertanian tersebut.
Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan dari semua pihak, ia berharap target swasembada beras bisa dicapai tanpa harus mengorbankan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.***
