UMKMJATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026.
Dalam rancangan tersebut, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp29,26 triliun, sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp28,26 triliun.
Angka ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025.
M. Yasin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, menyebutkan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Skema tersebut diharapkan bisa menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar Rp994,02 miliar.
Dengan demikian, struktur anggaran tetap terjaga dan berbagai program pembangunan bisa berjalan sesuai rencana.
Dari keseluruhan alokasi anggaran, sektor pendidikan memperoleh porsi terbesar, yakni mencapai Rp9,7 triliun atau sekitar 33 persen dari total belanja daerah.
Persentase tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 32 persen.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa komitmen terhadap pembangunan pendidikan tetap menjadi prioritas utama, mengingat sektor ini menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian serius dengan alokasi sebesar Rp5,8 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan fasilitas, serta mendukung program-program strategis di bidang kesehatan.
Sementara itu, belanja di bidang sosial dialokasikan Rp2,3 triliun, yang mencakup berbagai program perlindungan dan kesejahteraan masyarakat rentan.
Tidak hanya itu, belanja untuk pemerintahan ditetapkan sebesar Rp7,7 triliun, sedangkan infrastruktur memperoleh porsi Rp2,1 triliun.
Infrastruktur dinilai penting untuk mendukung mobilitas, membuka akses ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah.
Adapun sektor ekonomi mendapat alokasi Rp1,5 triliun, yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan usaha kecil, menengah, hingga pengembangan investasi.
Rincian tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2026.
Saat ini, pembahasan masih berlangsung antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum nantinya disahkan.
Pemerintah provinsi berharap agar struktur anggaran ini tidak hanya mampu menjawab kebutuhan pembangunan, tetapi juga benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan ekonomi, APBD Jawa Timur 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan daerah.
Selain itu, dukungan pembiayaan melalui SILPA juga dipandang sebagai solusi strategis dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan berbagai program pembangunan tetap terlaksana dengan baik.***
