UMKMJATIM.COM – Pemerintah Kota Surabaya menghadapi tantangan anggaran pada tahun 2025 setelah terjadi penurunan pendapatan dari opsen pajak sebesar sekitar Rp600 miliar.
Kondisi ini membuat total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 hanya tersisa sedikit di atas Rp11 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja yang benar-benar bisa digunakan untuk program fleksibel diperkirakan hanya sekitar Rp1,75 triliun, karena sebagian besar dana sudah terserap untuk belanja wajib seperti kesehatan dan pendidikan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa dari total belanja sekitar Rp12 triliun, ruang fiskal yang bisa digunakan untuk kegiatan non-mandatory spending relatif kecil.
Ia juga menjelaskan bahwa beban belanja pegawai mengalami kenaikan signifikan pada tahun ini akibat adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan perhitungan, kebutuhan anggaran untuk gaji PPPK sendiri mencapai sekitar Rp3,4 triliun, meningkat dari kebutuhan sebelumnya yang berada di kisaran Rp3 triliun.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya bersama DPRD sepakat untuk tidak mengurangi program pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan pergerakan ekonomi kota dan, pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen agar APBD digunakan secara optimal untuk kepentingan warga.
Dalam hal pembiayaan alternatif, sebagian besar proyek yang didanai dengan skema tersebut telah berjalan.
Eri memaparkan bahwa kegiatan yang masuk dalam pembiayaan ini meliputi pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur strategis, dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Ia menegaskan bahwa semua proyek yang dibiayai pada tahun anggaran 2025 harus menyelesaikan pekerjaan fisiknya di tahun yang sama.
Dengan waktu tersisa sekitar empat bulan menuju akhir tahun, Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa sebagian besar pekerjaan infrastruktur sudah berada pada tahap pelaksanaan.
Beberapa proyek prioritas yang telah berjalan antara lain pemasangan PJU di sejumlah titik strategis,
pembangunan saluran diversi di kawasan Gunungsari, serta peningkatan kualitas Jalan Wiyung.
Eri menambahkan bahwa meskipun ada beberapa pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian, mayoritas proyek telah terlaksana sesuai rencana.
Proses pembayaran kepada penyedia jasa akan disesuaikan dengan progres pekerjaan fisik.
Ia menegaskan bahwa komitmen Pemkot adalah memastikan seluruh pekerjaan yang masuk dalam APBD 2025 selesai tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Situasi anggaran tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi Surabaya, namun pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan program strategis.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, sejalan dengan visi meningkatkan daya saing kota sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi warganya.***
