UMKMJATIM.COM – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jawa Timur belum berjalan sesuai target.
Berdasarkan data hingga Kamis (28/8/2025), dari total 173 ribu ton beras yang disiapkan, baru sekitar 6,17 persen yang berhasil didistribusikan kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menilai rendahnya penyerapan ini menjadi salah satu faktor pendorong naiknya harga beras di pasar.
Dalam sebuah kegiatan pasar murah di Kota Malang, ia menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan terus digencarkan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dijangkau dengan harga terjangkau.
Meskipun stok beras di Gudang Bulog Jawa Timur melimpah bahkan sampai membutuhkan gudang tambahan, proses distribusinya ternyata tidak semudah yang diperkirakan.
Salah satu hambatan terbesar berasal dari aplikasi KlikSPHP, yaitu platform digital yang digunakan masyarakat untuk mengajukan pembelian beras subsidi.
Sebagian besar masyarakat sudah mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut, namun belum bisa mengambil beras karena masih menunggu proses verifikasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menurut Khofifah, distribusi di Malang berjalan relatif lebih lancar dibanding daerah lain, meski secara keseluruhan masih jauh dari harapan.
Khofifah menekankan bahwa distribusi beras memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
Beras merupakan kebutuhan pokok utama, sehingga keterlambatan distribusi berisiko menekan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga di pasaran.
Ketersediaan beras yang cukup tidak akan bermanfaat jika aliran distribusinya terhambat.
Karena itu, percepatan penyaluran menjadi kunci utama untuk menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.
Untuk mempercepat distribusi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Bulog, TNI, serta Polri dalam mekanisme penyaluran.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu memperlancar aliran beras SPHP hingga ke tingkat paling bawah.
Khofifah juga menegaskan bahwa mekanisme distribusi harus lebih adaptif dengan kondisi lapangan.
Dengan melibatkan berbagai pihak, hambatan teknis maupun administratif diharapkan bisa segera teratasi.
Dengan stok mencapai 173 ribu ton, Khofifah optimistis kebutuhan beras masyarakat Jawa Timur masih bisa terpenuhi.
Namun ia menegaskan bahwa stok melimpah saja tidak cukup, jika distribusi berjalan lambat.
Program SPHP, menurutnya, harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Percepatan distribusi bukan hanya soal teknis, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga pangan serta meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Timur.
Distribusi beras SPHP di Jawa Timur masih menghadapi tantangan besar meski stok mencukupi.
Kendala aplikasi, lambatnya verifikasi, dan hambatan teknis di lapangan menjadi perhatian utama.
Dengan kolaborasi bersama Bulog, TNI, dan Polri, pemerintah provinsi berharap penyaluran bisa lebih cepat sehingga program SPHP benar-benar memberikan solusi nyata bagi masyarakat.***
