UMKMJATIM.COM – Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya.
Pada Rabu (17/9/2025), Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, melakukan survei harga pasar sekaligus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dan toko modern.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang rutin melakukan pemantauan lapangan.
Yuliadi yang juga menjabat sebagai Ketua TPID Kabupaten Sampang menegaskan bahwa laporan harga sembako serta 13 komoditas strategis wajib disampaikan secara berkala kepada pemerintah pusat maupun provinsi.
Dalam keterangannya, Yuliadi menyebutkan bahwa salah satu komoditas yang mengalami kenaikan signifikan adalah beras non-SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Kenaikan ini disebabkan oleh turunnya produksi gabah, sementara kebutuhan masyarakat meningkat tajam, terlebih pada momentum peringatan Maulid Nabi yang identik dengan meningkatnya konsumsi.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan tanpa langkah antisipasi.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui TPID segera menyiapkan strategi intervensi pasar agar harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Meski terjadi lonjakan harga, Yuliadi menilai bahwa daya beli masyarakat Sampang masih cukup stabil.
Hal ini disebabkan beras merupakan kebutuhan pokok utama yang tidak bisa digantikan oleh komoditas lain.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban hadir menjaga keseimbangan harga agar tidak terlalu membebani warga berpenghasilan rendah.
“Melalui kegiatan pemantauan ini, kami ingin mengetahui lebih detail kondisi harga di lapangan. Dengan begitu, rapat koordinasi berikutnya bisa fokus mencari penyebab utama dan menentukan strategi intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Langkah TPID Kabupaten Sampang juga merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan TPID Pusat.
Dalam evaluasi tersebut, Sampang masuk ke dalam daftar 193 daerah yang mengalami kenaikan harga beras.
Fakta ini mendorong pemerintah daerah untuk semakin intensif melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Yuliadi menambahkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada intervensi pasar, tetapi juga pada sinergi lintas sektor.
Mulai dari petani, pedagang, hingga lembaga distribusi harus terlibat dalam menjaga keseimbangan stok dan harga.
Pemantauan lapangan seperti ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi berkala dalam menyusun kebijakan.
Dengan data harga yang akurat, pemerintah dapat segera menentukan langkah cepat seperti operasi pasar, penyaluran cadangan beras pemerintah, atau subsidi distribusi bagi pedagang.
Melalui keterlibatan aktif TPID, Pemkab Sampang menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung stabilitas inflasi nasional.
Survei ini juga menjadi salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat bahwa isu harga pangan selalu mendapat perhatian serius.***
