UMKMJATIM.COM – Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas resmi setiap warga negara Indonesia yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
NIK digunakan dalam berbagai layanan publik, mulai dari pendaftaran sekolah, BPJS, bantuan sosial, hingga layanan perbankan.
Namun, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kendala saat menggunakan NIK karena statusnya tidak aktif di sistem pemerintah.
Kondisi ini bisa membuat proses administrasi terganggu, seperti gagal mendaftar bansos, gagal aktivasi SIM, atau ditolak oleh sistem e-KYC lembaga keuangan.
Penyebab Umum NIK Tidak Aktif di Sistem Dukcapil
Menurut penjelasan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), ada beberapa faktor yang menyebabkan NIK tidak aktif atau tidak terbaca di sistem nasional.
Berikut beberapa penyebab utamanya:
Data Kependudukan Belum Diperbarui
Salah satu alasan paling umum adalah data yang belum diperbarui di Dukcapil.
Contohnya, warga yang pindah alamat atau mengganti status perkawinan, namun belum melaporkannya secara resmi, dapat menyebabkan sistem membaca data sebagai tidak valid.
Perbedaan Data Antara KTP dan KK
Jika terdapat ketidaksesuaian data antara KTP dan KK, seperti perbedaan ejaan nama, tanggal lahir, atau NIK anggota keluarga, maka sistem bisa menandai data tersebut sebagai tidak sinkron.
Pemblokiran Akibat NIK Ganda
Dalam beberapa kasus, ditemukan dua NIK atas nama orang yang sama atau duplikasi identitas.
Untuk menghindari penyalahgunaan data, sistem Dukcapil otomatis akan menonaktifkan salah satu NIK hingga dilakukan verifikasi ulang.
Perpindahan Domisili Tanpa Pelaporan Resmi
Warga yang pindah tempat tinggal ke daerah lain wajib melapor ke Dukcapil untuk penerbitan KK dan KTP baru.
Jika tidak, NIK lama bisa dinonaktifkan karena dianggap tidak sesuai domisili.
Perubahan Status Keluarga yang Belum Dilaporkan
Setiap perubahan dalam status keluarga seperti pernikahan, perceraian, atau kematian wajib dilaporkan ke Dukcapil.
Jika tidak dilakukan, sistem nasional akan membaca data tersebut sebagai tidak valid dan bisa menonaktifkan NIK terkait.
Dampak NIK Tidak Aktif
Ketika NIK dinyatakan tidak aktif, banyak layanan publik tidak bisa diakses. Beberapa di antaranya termasuk:
Tidak bisa digunakan untuk pendaftaran bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, dan BLT.
Gagal mendaftar BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
Tidak bisa membuka rekening bank atau mengakses layanan digital seperti e-wallet.
Terkendala saat pembuatan paspor, SIM, dan dokumen kependudukan lainnya.
Oleh karena itu, memastikan keaktifan NIK menjadi hal penting agar layanan publik berjalan lancar tanpa hambatan administrasi.
Cara Mengaktifkan Kembali NIK yang Tidak Aktif
Jika NIK kamu terdeteksi tidak aktif, segera lakukan langkah berikut:
Datangi Kantor Dukcapil terdekat sesuai domisili.
Bawa dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.
Sampaikan kendala NIK tidak aktif kepada petugas dan minta dilakukan verifikasi data.
Jika ditemukan perbedaan data, petugas akan melakukan sinkronisasi sistem secara manual.
Proses pengaktifan biasanya tidak memakan waktu lama jika data lengkap dan valid.
Dengan melaporkan setiap perubahan data kependudukan secara berkala, masyarakat dapat memastikan NIK tetap aktif dan bisa digunakan dalam berbagai layanan pemerintah maupun swasta.***
