UMKMJATIM.COM – Kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mendapat respons positif dari kalangan petani, khususnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jombang.
Meski demikian, organisasi tersebut menilai bahwa persoalan yang dihadapi petani tidak akan selesai hanya dengan penurunan harga.
Perbaikan sistem distribusi serta jaminan ketersediaan pupuk di tingkat lapangan tetap menjadi faktor utama yang harus dibenahi agar kebijakan ini berjalan efektif.
Sekretaris HKTI Kabupaten Jombang, Hasan Sholahudin, menyampaikan apresiasinya atas keputusan pemerintah yang dinilai meringankan beban biaya produksi pertanian.
Menurutnya, kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan langkah penting yang sangat ditunggu petani sejak lama.
Ia menekankan bahwa beban biaya produksi, terutama untuk pupuk, sering kali menjadi kendala yang menekan margin keuntungan petani dan membuat mereka kesulitan meningkatkan produktivitas.
Dalam pernyataannya, Hasan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan tersebut.
Ia menilai keputusan menurunkan harga pupuk dapat memberi ruang bagi petani untuk mengatur kembali biaya tanam, sehingga mereka berpeluang mendapatkan hasil panen yang lebih optimal.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai upaya nyata untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendongkrak kesejahteraan petani di daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penurunan harga tidak otomatis menyelesaikan seluruh masalah yang selama ini menimpa petani, terutama terkait akses pupuk yang kerap tidak merata.
Menurut Hasan, keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi adalah hal yang sering muncul setiap musim tanam.
Kondisi tersebut terjadi karena distribusi yang kurang efektif atau stok yang tidak mencukupi pada waktu tertentu.
Hasan menegaskan bahwa hk ini membutuhkan sistem distribusi yang lebih transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penurunan harga, tetapi juga memperbaiki rantai pasok dari distributor hingga pengecer.
Dengan demikian, pupuk benar-benar dapat diterima petani yang berhak tanpa hambatan administrasi ataupun keterlambatan pengiriman.
Selain itu, HKTI Jombang juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.
Menurut mereka, langkah ini penting agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan petani.
Jika distribusi berjalan dengan baik dan pupuk tersedia dalam jumlah cukup, maka manfaat penurunan harga akan benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan.
Hasan menambahkan bahwa harapan para petani bukan hanya pada keringanan harga, namun juga akses yang mudah dan jaminan pasokan yang stabil sepanjang musim tanam.
Hanya melalui kombinasi kebijakan harga, ketersediaan stok yang memadai, serta distribusi yang efisien, produktivitas pertanian di Jombang dapat meningkat secara signifikan.
Dengan berbagai masukan tersebut, HKTI Kabupaten Jombang berharap pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi petani dan dapat memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.***
