UMKMJATIM.COM – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.
Program ini dijalankan sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak inflasi dan fluktuasi harga bahan pokok menjelang akhir tahun 2025.
Melalui kerja sama antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
Penyaluran bansos dilakukan dalam dua tahap yang dimulai pada bulan Oktober hingga November 2025.
Pada tahap pertama, setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras yang disalurkan langsung melalui jaringan distribusi resmi Bulog.
Sedangkan pada tahap kedua, selain beras 10 kilogram, penerima juga akan mendapatkan 2 liter minyak goreng MinyaKita, produk minyak goreng kemasan yang dikembangkan pemerintah sebagai alternatif terjangkau bagi masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga menjaga keseimbangan stok pangan nasional.
Ia menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengendalikan gejolak harga menjelang akhir tahun.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang stabil dan ketersediaan yang terjamin.
Melalui bansos ini, kami ingin membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat sekaligus menjaga daya beli mereka,” jelas Arief.
Proses distribusi dilakukan secara bertahap melalui gudang Bulog dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta perangkat desa untuk memastikan penyaluran berlangsung tepat sasaran.
Penerima bantuan juga akan menerima pemberitahuan resmi melalui pemerintah daerah atau aplikasi yang terhubung dengan data DTKS agar tidak terjadi tumpang tindih penerima.
Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan penambahan jenis bantuan pangan lainnya untuk tahun berikutnya, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya bantuan pangan ini, diharapkan beban pengeluaran rumah tangga berkurang sehingga masyarakat dapat fokus memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Program bansos pangan beras dan minyak goreng menjadi langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Inisiatif ini juga memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi palsu terkait bantuan ini.
Warga disarankan selalu memeriksa kebenaran data penerimaan melalui pemerintah daerah atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id agar proses distribusi berjalan transparan dan akuntabel.***
