UMKMJATIM.COM – Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim.
Dalam sidang paripurna, Selasa (19/8/2025), fraksi tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Juru bicara Fraksi NasDem, Hj. Siti Salamah, menyampaikan bahwa kemandirian fiskal daerah hanya bisa dicapai jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkuat secara konsisten.
Ia menilai bahwa sistem digital modern harus segera diterapkan agar basis pajak bisa diperluas sekaligus meminimalisir kebocoran pendapatan yang selama ini menjadi kendala.
Menurut pandangan fraksi, transformasi digital bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi juga kunci utama untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain PAD, NasDem menyoroti aset-aset milik pemerintah provinsi yang dinilai belum dimanfaatkan maksimal.
Fraksi ini mendorong agar aset tersebut diidentifikasi secara menyeluruh dan diberdayakan sebagai sumber penerimaan baru.
Skema kerja sama pemanfaatan, model Public Private Partnership (PPP), hingga pengembangan usaha yang bernilai tambah disebut sebagai langkah konkret yang bisa dilakukan.
Dengan optimalisasi tersebut, aset daerah tidak lagi menjadi beban, melainkan mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi perekonomian Jawa Timur.
Fraksi NasDem juga memberikan perhatian besar terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut pandangan mereka, BUMD seharusnya menjadi pilar penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk itu, perbaikan tata kelola dan peningkatan kapasitas usaha menjadi hal yang mutlak dilakukan.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa BUMD tidak boleh menjadi beban anggaran, melainkan harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD melalui kinerja bisnis yang sehat.
Catatan lain yang disampaikan adalah perlunya peningkatan alokasi belanja modal.
NasDem menilai porsi belanja modal masih rendah, padahal investasi pada infrastruktur produktif dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian.
Fokus pembangunan di bidang konektivitas, UMKM, pertanian, pariwisata, hingga industri kreatif diyakini mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Fraksi NasDem juga menyoroti defisit anggaran yang melonjak signifikan, dari Rp1,775 triliun menjadi Rp4,397 triliun.
Mereka meminta pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mencari solusi, sekaligus mengingatkan agar penggunaan SiLPA sebagai penutup defisit tidak menjadi kebiasaan jangka panjang yang justru melemahkan disiplin fiskal.
Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Transformasi digital, menurut mereka, harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat efisiensi birokrasi dan transparansi anggaran.
Bukan hanya itu, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan juga dinilai sangat penting.
Forum konsultasi publik dan keterbukaan data diharapkan bisa menjadi sarana agar masyarakat lebih terlibat aktif dalam mengawal APBD.
Melalui berbagai catatan kritisnya, Fraksi NasDem DPRD Jatim ingin memastikan bahwa Rancangan Perubahan APBD 2025 tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi fiskal daerah.
Dengan penguatan PAD, optimalisasi aset, perbaikan kinerja BUMD, serta transparansi tata kelola, Jawa Timur diharapkan bisa lebih mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.***
