UMKMJATIM.COM – Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di pedesaan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan untuk menghadirkan akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat desa.
Hal ini juga dianggap sebagai langkah strategis dalam menangkal maraknya jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyasar warga desa.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima peserta Institutional Visit Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Kamis (25/9/2025).
Khofifah menyoroti pentingnya memperkuat program Desa Devisa yang saat ini berjumlah 293 desa di Jawa Timur.
Desa-desa tersebut memiliki komoditas unggulan berdaya saing global, mulai dari kopi, kakao, hasil laut, produk fesyen, hingga rempah-rempah.
Menurutnya, Desa Devisa bukan hanya tentang mendorong ekspor berbasis potensi lokal, melainkan juga menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan dukungan akses pembiayaan yang aman, masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis potensi daerah masing-masing.
“Memperkuat Desa Devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan artinya memberikan masyarakat jalur pembiayaan yang lebih sehat dan terjamin,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyinggung keberadaan Koperasi Merah Putih yang selama ini berfungsi menyalurkan kebutuhan pokok seperti pangan, pupuk, LPG, dan gula langsung dari produsen ke masyarakat.
Ia menilai koperasi ini tidak sekadar wadah ekonomi, melainkan strategi penting untuk memutus rantai distribusi yang panjang.
Dengan begitu, harga barang dapat lebih terjangkau dan keuntungan lebih banyak dirasakan masyarakat.
Khofifah mendorong agar OJK turut mendampingi koperasi desa melalui regulasi yang tepat dan akses pembiayaan yang sehat.
Pendampingan ini dianggap krusial untuk memastikan koperasi mampu berperan sebagai penopang utama ekonomi lokal.
Masalah pinjaman online ilegal juga menjadi sorotan.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya edukasi literasi keuangan yang dilakukan secara masif, tidak hanya di desa tetapi juga hingga ke sekolah dan pesantren.
Menurutnya, banyak masyarakat yang masih terjebak pinjol ilegal karena kurangnya pengetahuan mengenai akses pembiayaan resmi yang lebih aman.
“Pinjol ilegal adalah pekerjaan rumah besar kita bersama. Karena itu literasi keuangan harus ditanamkan hingga ke tingkat desa,” tegasnya.
Dengan adanya sinergi antara program Desa Devisa, penguatan koperasi, serta literasi keuangan yang inklusif, Khofifah optimistis desa akan tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa kemandirian ekonomi desa adalah pondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Jika desa kuat, koperasi berjalan sehat, dan masyarakat terlindungi dari pinjol ilegal, maka ekonomi desa akan menjadi fondasi kokoh bagi masa depan bangsa,” katanya.
Upaya memperkuat literasi dan akses keuangan desa yang digagas Gubernur Khofifah bersama OJK bukan hanya strategi melawan pinjol ilegal, tetapi juga langkah besar untuk memperkuat koperasi desa dan Desa Devisa.
Program ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem ekonomi yang sehat, berdaya saing, serta memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.***