UMKMJATIM.COM – Kasus yang melibatkan Memed, seorang remaja laki-laki yang diduga melakukan tindakan seksual terhadap Atun, seorang selebgram, memunculkan berbagai persoalan terkait asas-asas dalam hukum acara pidana. Memed, yang masih sangat muda dan baru memasuki masa pubertas, diduga melakukan tindakan seksual terhadap Atun saat sedang berlibur. Namun, proses hukum belum selesai karena kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Di sisi lain, Atun, dengan pengikut 40k di media sosial, menyebarkan foto Memed dan menghakiminya sebagai “pemerkosa muda”, menyebabkan Memed dihujat oleh banyak orang. Dalam situasi ini, sebagai seorang pengamat hukum, penting untuk memberikan argumen dari sisi asas-asas hukum acara pidana yang harus dihormati dalam proses peradilan.
Soal :
Memed adalah seorang remaja laki-laki yang baru masuk ke masa pubertas. Karena kebodohannya, memed diduga telah melakukan tindakan seksual kepada perempuan yang tidak memed kenal saat sedang berlibur. Perempuan yang mengaku sebagai korban ternyata adalah Atun, seorang selebgram dengan 40k pengikut dan memviralkan wajah memed di akun sosial medianya dan membuat memed dihujat dengan masif oleh pengikut akun sosial Atun bahkan penyidik menyebutnya sebagai ”pemerkosa muda”. Padahal, proses pengadilan memed masih dalam tahap penyidikan.
Pertanyaan:
Anda adalah seorang pengamat hukum, berikan argumen anda dari sisi asas yang terdapat dalam hukum acara pidana.
Jawaban :
Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana mengatur prosedur yang harus diikuti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Ada beberapa asas penting yang harus diterapkan dalam setiap kasus pidana, salah satunya dalam kasus Memed ini. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas presumption of innocence (praduga tak bersalah), kewajiban pembuktian, peradilan yang adil, dan asas pemeriksaan yang terbuka.
1. Asas Praduga Tak Bersalah
Asas praduga tak bersalah adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde). Dalam kasus Memed, meskipun dia sudah dijadikan tersangka, dia tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti melalui proses peradilan yang sah.
Namun, dalam kasus ini, media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam merusak prinsip ini. Ketika Atun memviralkan foto Memed dan mengarahkannya sebagai “pemerkosa muda”, hal ini dapat menciptakan preseden berbahaya yang mengabaikan asas praduga tak bersalah. Memed sudah dihujat tanpa melalui proses hukum yang benar, dan ini bisa menciptakan stigma negatif yang sulit dihilangkan bahkan jika Memed kemudian dibebaskan oleh pengadilan.
2. Asas Kewajiban Pembuktian
Dalam hukum acara pidana, kewajiban pembuktian ada pada pihak yang menuntut. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan Memed, bukan sebaliknya. Dalam proses penyidikan, polisi juga harus berhati-hati dalam mengumpulkan bukti yang sah, tanpa terpengaruh oleh opini publik atau tekanan dari media sosial.
Jika proses penyidikan dilakukan secara terburu-buru atau tidak berdasarkan bukti yang jelas, ini bisa menyebabkan kesalahan dalam penuntutan. Dalam hal ini, Memed berhak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan pembelaan yang layak selama proses hukum berlangsung.
3. Asas Peradilan yang Adil
Peradilan yang adil adalah asas penting dalam setiap sistem hukum yang menghargai hak asasi manusia. Setiap orang yang dihadapkan pada proses peradilan berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri dan diadili oleh hakim yang tidak memihak. Dalam kasus Memed, meskipun banyak tekanan dari media sosial dan masyarakat, dia harus mendapatkan hak untuk diadili secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh opini atau media yang sudah menghakimi terlebih dahulu.
Media sosial dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap persepsi publik. Namun, penting untuk diingat bahwa hanya pengadilan yang berwenang untuk menyatakan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal ini, Memed berhak mendapatkan peradilan yang bebas dari pengaruh eksternal, seperti kecaman yang datang dari Atun dan para pengikutnya.
4. Asas Pemeriksaan yang Terbuka
Asas pemeriksaan yang terbuka adalah asas yang mengharuskan proses peradilan dilakukan secara terbuka untuk umum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengawasi jalannya proses hukum, serta memberikan transparansi. Namun, dalam hal ini, proses hukum tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak terganggu oleh tekanan dari luar, baik itu dari media sosial maupun publik. Memed dan Atun harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya di hadapan pengadilan tanpa adanya intervensi dari luar.
Dampak Media Sosial dalam Proses Hukum
Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial sering kali menjadi alat yang dapat mempengaruhi opini publik, bahkan sebelum sebuah kasus sampai di pengadilan. Dalam kasus Memed, media sosial memberikan ruang bagi Atun untuk menyebarkan foto dan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Hal ini memperburuk situasi, karena banyak orang sudah memberikan hukuman sosial kepada Memed meskipun proses peradilan belum selesai. Dalam konteks ini, media sosial seharusnya tidak digunakan untuk menghakimi seseorang sebelum ada keputusan dari pengadilan.
Kesimpulan
Sebagai pengamat hukum, sangat penting untuk mengingat bahwa dalam proses hukum pidana, asas-asas seperti praduga tak bersalah, kewajiban pembuktian, peradilan yang adil, dan pemeriksaan yang terbuka harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dalam kasus Memed, meskipun dia sudah dihujat di media sosial, prinsip-prinsip tersebut harus tetap dihormati dalam proses penyidikan dan peradilan. Memed berhak mendapatkan kesempatan untuk dibela secara adil dan tidak boleh dihukum sebelum proses hukum yang sah memberikan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat, media sosial, dan pihak berwenang harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus-kasus pidana untuk menjaga keadilan bagi semua pihak.
