UMKMJATIM.COM – Panen raya padi yang berlangsung di Kabupaten Lamongan menjadi momentum strategis untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Dalam kegiatan panen padi yang digelar di Desa Deketwetan, Kecamatan Deket, pada Senin (7/4/2025), LO Bulog Bojonegoro,
Brigjen Purn Edi Santoso menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya melalui peningkatan penyerapan gabah di wilayah tersebut.
Edi Santoso menyatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah,
aparat keamanan, dan mitra penggilingan, menjadi kunci utama dalam memastikan proses penyerapan gabah berjalan lancar.
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, Bulog telah menyerap sekitar 82% dari target yang ditetapkan sejak awal musim panen,
dan pencapaian tersebut menjadikan Lamongan sebagai daerah dengan serapan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, penyerapan gabah oleh Bulog sudah dimulai sejak Februari 2025, bertepatan dengan awal musim panen.
Hal ini menjadi indikator keberhasilan koordinasi antara Bulog dan para pemangku kepentingan setempat.
Namun, Edi juga menyadari masih ada sejumlah kendala teknis yang dihadapi di lapangan, terutama terkait kesiapan mitra kerja dan pengelolaan hasil panen agar tetap sesuai standar.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menyerap gabah tidak hanya bergantung pada volume panen, tetapi juga pada kualitas proses distribusi dan penyimpanan.
Jika gabah yang dibeli tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan mengalami kerusakan atau bahkan tumbuh kecambah, yang akhirnya merugikan petani dan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Edi juga mengajak Bupati Lamongan, Dandim, dan Kapolres untuk terus memberikan dukungan terhadap program Bulog, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan mitra penggilingan.
Ia menilai bahwa keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan agar sistem penyerapan gabah tidak hanya memenuhi target kuantitas, tetapi juga kualitas.
Ia menyampaikan pandangan bahwa Bulog bukan hanya milik institusi, melainkan milik masyarakat.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai langkah strategis dalam menjamin kesejahteraan petani.
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dianggap cukup memberikan keuntungan bagi petani, terutama jika proses penyerapan berjalan dengan lancar dan efisien.
Edi juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga di pasaran sebagai salah satu tujuan utama program ini.
Melalui penyerapan yang optimal, pemerintah dapat menyeimbangkan pasokan beras di pasar sekaligus memastikan petani mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan resmi.
Panen raya yang turut dihadiri Bupati Lamongan dan jajaran Forkopimda ini menjadi simbol nyata dari sinergi yang terjalin di antara semua pihak dalam mendukung sektor pertanian.
Dengan langkah bersama yang solid, diharapkan penyerapan gabah di Lamongan dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.***
