Yayasan, sebagai entitas nirlaba yang beroperasi di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan, seringkali mendapatkan fasilitas pajak tertentu. Salah satu potensi keuntungannya adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak tertentu. Namun, pertanyaan mengenai status tanah kosong milik yayasan yang belum dimanfaatkan seringkali muncul.
Banyak yayasan bertanya-tanya apakah tanah kosong mereka otomatis bebas PBB hanya karena kepemilikan yayasan tersebut. Jawabannya, secara umum, adalah tidak. Pembebasan PBB tidak otomatis diberikan hanya karena tanah tersebut dimiliki oleh yayasan nirlaba. Perlu dipahami lebih lanjut ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Memahami Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Ketentuan Pembebasannya
PBB dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1985 dan revisinya) menetapkan pengecualian pengenaan PBB untuk beberapa objek pajak.
Penting untuk memahami bahwa aturan ini berlaku di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaan dan interpretasi di lapangan mungkin sedikit berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, konsultasi dengan kantor pajak setempat sangat direkomendasikan untuk memastikan kepatuhan dan menghindari masalah di kemudian hari.
Kategori Objek Pajak yang Dikecualikan dari PBB
- Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, yang tidak mencari keuntungan.
- Objek pajak berupa hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Poin kedua di atas yang paling relevan dengan yayasan. Namun, kata kunci di sini adalah “digunakan untuk kepentingan umum”. Tanah kosong yang belum dimanfaatkan belum memenuhi kriteria ini.
Status Tanah Kosong Milik Yayasan yang Belum Dimanfaatkan
Secara umum, tanah kosong milik yayasan yang belum dimanfaatkan WAJIB membayar PBB. Meskipun yayasan berstatus nirlaba, kepemilikan tanah kosong masih dianggap sebagai aset yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, tanah tersebut tetap dikenakan pajak seperti aset tanah pada umumnya.
Ketiadaan aktivitas atau pembangunan yang nyata untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau keagamaan di atas tanah tersebut menjadi alasan utama. Tanah tersebut belum “digunakan” untuk tujuan yang sesuai dengan pengecualian PBB untuk yayasan.
Penjelasan Lebih Detail
Frase “digunakan untuk kepentingan umum” menunjukkan bahwa tanah harus secara aktif digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung misi sosial yayasan. Hanya sekedar memiliki niat untuk membangun di masa depan tidak cukup untuk memperoleh pembebasan PBB.
Selain itu, tanah kosong tetap memiliki nilai jual objek pajak (NJOP), sehingga tetap menjadi objek pajak meskipun belum dimanfaatkan secara optimal. Pembebasan pajak hanya berlaku setelah tanah tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan nirlaba yayasan.
Contoh Kasus
- Yayasan Pendidikan yang memiliki tanah kosong untuk rencana pembangunan sekolah 5 tahun mendatang tetap wajib membayar PBB selama periode tersebut. Pembebasan hanya berlaku setelah sekolah beroperasi.
- Yayasan Sosial yang belum memiliki dana untuk membangun panti asuhan di atas tanah kosongnya juga tetap wajib membayar PBB hingga pembangunan dimulai dan panti asuhan beroperasi.
Implikasi dan Langkah yang Dapat Dilakukan Yayasan
Kepemilikan tanah kosong menimbulkan kewajiban membayar PBB bagi yayasan, meskipun berstatus nirlaba. Namun, yayasan dapat mengambil beberapa langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan kewajiban perpajakan mereka.
Perencanaan yang matang dan transparan sangat penting. Memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan regulasi perpajakan akan melindungi yayasan dari potensi masalah hukum dan sanksi finansial.
Rekomendasi bagi Yayasan
- Perencanaan Pemanfaatan: Buat rencana yang jelas dan terukur untuk pemanfaatan tanah sesuai misi yayasan dan segera laksanakan pembangunan.
- Pengajuan Pembebasan (jika sudah dimanfaatkan): Setelah tanah dimanfaatkan sesuai ketentuan, ajukan pembebasan PBB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan bukti-bukti yang relevan.
- Anggaran PBB: Anggarkan biaya PBB untuk tanah kosong hingga memenuhi syarat pembebasan.
- Konsultasi Pajak: Konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak setempat untuk mendapatkan informasi dan panduan yang akurat.
Dengan memahami peraturan dan prosedurnya, yayasan dapat memanfaatkan aset mereka secara efektif serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.
