UMKMJATIM.COM – Pemerintah Indonesia memastikan akan menyalurkan kembali bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako pada periode Oktober hingga November 2025.
Dalam program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan 10 kilogram beras serta tambahan 2 liter minyak goreng.
Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih dalam tahap pemulihan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan pokok, tetap dapat terpenuhi secara merata di seluruh daerah.
Untuk menjalankan program bansos ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6,5 triliun.
Dari total dana tersebut, sekitar Rp1,1 triliun akan digunakan untuk pengadaan minyak goreng, sedangkan Rp5,3 triliun dialokasikan khusus untuk penyediaan beras.
Alokasi anggaran yang cukup besar ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mampu menekan potensi inflasi pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar.
Menurut perencanaan awal, bantuan sembako Oktober–November 2025 akan menjangkau sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan betapa luasnya cakupan program ini dan bagaimana pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat dari berbagai lapisan sosial, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
Bantuan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Meski jadwal distribusi secara nasional belum diumumkan secara detail, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan logistik dan data penerima di masing-masing wilayah.
Berdasarkan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, daerah dengan jumlah penerima lebih banyak serta kesiapan gudang dan transportasi yang memadai kemungkinan besar akan menjadi wilayah prioritas tahap awal.
Proses distribusi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial (Kemensos), Perum Bulog, hingga pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan memastikan penyaluran berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, program ini diharapkan juga dapat memberikan efek ekonomi berganda (multiplier effect).
Dengan adanya distribusi besar-besaran beras dan minyak goreng, pemerintah berharap stabilitas harga bahan pokok dapat lebih terjaga di pasar tradisional dan ritel modern.
Melalui program bansos ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah.
Walaupun tantangan ekonomi global masih terasa, pemerintah optimistis langkah ini mampu memberikan perlindungan sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.***
