UMKMJATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggalakkan berbagai strategi konkret untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tercatat sebanyak 0,66 persen atau sekitar 268.645 jiwa penduduk Jawa Timur masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat kondisi ini.
Menurut dirinya, penanggulangan untuk kemiskinan ekstrem membutuhkan intervensi menyeluruh yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga bersifat produktif serta berkelanjutan.
Salah satu bentuk konkret dari intervensi tersebut adalah melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat paling rentan.
Pada Rabu sore, 14 Mei 2025, Gubernur Khofifah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada masyarakat setempat.
Penyaluran ini menjadi bagian dari program strategis Pemprov Jatim untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang masih terdampak kemiskinan ekstrem.
Ada jenis bansos yang disalurkan antara lain adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang diberikan kepada warga dengan keterbatasan fisik atau mental agar bisa menjalani hidup jauh lebih mandiri.
Selain itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus juga diberikan, khususnya bagi warga lanjut usia (lansia) yang masuk kategori rentan, yaitu berusia di atas 65 tahun.
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat seperti ibu tunggal (single mom), orang tua tunggal (single parent), keluarga dengan anak difabel atau anak yang mengalami stunting, serta lansia rentan, menjadi sasaran prioritas.
Menurutnya, kelompok ini membutuhkan dukungan ekstra untuk bisa mencapai kemandirian ekonomi.
BUMDes dan Ekonomi Produktif di Tingkat Desa
Tak hanya bansos langsung kepada individu atau keluarga, Pemprov Jatim juga menggelontorkan bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sejumlah wilayah.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membangkitkan potensi ekonomi lokal melalui pemberdayaan desa.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru,
meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan BUMDes yang aktif dan produktif, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dari bawah.
Arah Kebijakan: Kemandirian dan Embrio Usaha Mikro
Lebih lanjut, Khofifah menyatakan bahwa Pemprov Jatim menargetkan agar masyarakat rentan yang menerima bantuan bisa keluar dari ketergantungan terhadap bansos.
Ia berharap mereka mampu membangun kemandirian ekonomi secara bertahap.
Dengan demikian, pemberian bantuan sosial diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi menjadi titik awal kemandirian ekonomi warga miskin ekstrem di Jawa Timur.
Optimisme Capai Zero Kemiskinan Ekstrem pada 2026
Dalam pernyataannya, Khofifah menekankan optimisme Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai angka nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Ia menyebutkan bahwa langkah-langkah yang sedang ditempuh saat ini bukan hanya simbolik, melainkan bagian dari strategi sistematis berbasis data.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, lembaga sosial, hingga pelaku dunia usaha untuk ikut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan ini.
Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan
Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Program-program seperti bansos, pemberdayaan ekonomi desa, serta penguatan BUMDes menjadi bagian dari upaya besar yang harus disokong oleh semua pihak.
Khofifah Indar Parawansa menunjukkan komitmennya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus bekerja keras, menyusun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat, dan membangun sistem yang berpihak pada kelompok rentan.
Dengan strategi yang terarah dan dukungan penuh dari berbagai elemen, bukan tidak mungkin Jawa Timur akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencapai zero kemiskinan ekstrem di tahun-tahun mendatang.***
