Kasus Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer yang direkam tanpa izin oleh kepala sekolahnya dan kemudian dijerat UU ITE, menjadi sorotan tajam atas sistem hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK)-nya pada 2019 memicu perdebatan luas tentang keadilan, interpretasi hukum, dan relevansi sistem peradilan. Kasus ini mengungkap bagaimana norma hukum dapat diterapkan secara keliru dalam konteks sosial yang kompleks, bahkan berpotensi menjadikan korban sebagai terdakwa.
Lebih dari sekadar kasus individu, peristiwa ini menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan refleksi kritis terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang sistem hukum Indonesia dan relevansinya dalam konteks modern, khususnya dalam era digital di mana informasi tersebar dengan cepat dan mudah.
Sistem Hukum Campuran Indonesia
Indonesia menganut sistem hukum campuran, yang merupakan perpaduan dari berbagai sistem hukum. Sistem hukum sipil (civil law) menjadi dominan, warisan dari masa penjajahan Belanda. Sistem ini ditandai dengan kodifikasi hukum yang sistematis dalam bentuk undang-undang tertulis. Namun, elemen sistem hukum adat dan hukum Islam juga diakui, terutama dalam bidang hukum keluarga dan perdata.
Sistem Hukum Sipil (Civil Law) dan Kasus Baiq Nuril
Dalam kasus Baiq Nuril, penerapan UU ITE menjadi contoh penerapan sistem hukum sipil. UU ITE, yang bertujuan untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, digunakan untuk menjerat Baiq Nuril berdasarkan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1). Pengadilan mengacu pada interpretasi harfiah pasal tersebut tanpa mempertimbangkan konteks pelecehan seksual yang dialaminya. Keputusan ini menunjukkan kelemahan rigiditas sistem hukum sipil.
Meskipun secara teori menawarkan kepastian hukum, sistem ini terlihat kurang fleksibel dalam menangani kasus-kasus kompleks dengan nuansa sosial dan moral yang kuat. Hakim terikat pada bunyi undang-undang, seringkali mengabaikan konteks dan keadilan substantif. Hal ini menyebabkan hukum tampak “buta” terhadap situasi korban dan dapat menjadi alat bagi pelaku untuk membungkam korban.
Elemen Hukum Adat dan Hukum Islam
Meskipun pengaruhnya tidak dominan dalam kasus pidana seperti UU ITE, sistem hukum Indonesia juga mengakui dan menerapkan beberapa elemen hukum adat dan hukum Islam. Pengaruh ini terutama terlihat dalam bidang hukum keluarga dan perdata. Namun, dalam kasus Baiq Nuril, elemen-elemen ini tidak cukup kuat untuk mengimbangi dominasi interpretasi ketat dari UU ITE.
Relevansi dan Evaluasi Sistem Hukum Indonesia
Kasus Baiq Nuril menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penerapan UU ITE, perlu dievaluasi kembali. Kasus ini menyingkap beberapa kelemahan yang signifikan.
Ketidakrelevanan dalam Perlindungan Korban
UU ITE, yang dirancang untuk melawan kejahatan siber, seringkali digunakan untuk menjerat korban atau mengkriminalisasi ekspresi. Dalam kasus Baiq Nuril, ia menjadi terdakwa meskipun sebenarnya merupakan korban pelecehan. Ini menunjukkan ketidakrelevanan UU ITE dalam memberikan perlindungan bagi korban dan kecenderungannya untuk membalikkan posisi korban dan pelaku.
Ancaman Terhadap Keadilan Substantif
Kasus ini juga mengungkap ancaman terhadap keadilan substantif. Meskipun secara prosedural hukum diterapkan, hasil yang didapat tidak mencerminkan keadilan. Keadilan prosedural, yaitu penerapan hukum sesuai prosedur, tidak menjamin keadilan substantif, yaitu keadilan yang sesungguhnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang fungsi sistem hukum sebagai pelindung atau penindas.
Ruang Interpretasi yang Terbatas
Sistem civil law yang mengandalkan kodifikasi undang-undang terkadang kurang fleksibel dalam menghadapi kasus-kasus kompleks yang membutuhkan pertimbangan konteks sosial dan moral yang mendalam. Keterikatan pada teks undang-undang tanpa memperhatikan konteks dapat menghasilkan putusan yang kontroversial dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Kasus Baiq Nuril menjadi cermin bagi sistem hukum Indonesia. Meskipun fondasi civil law memberikan kepastian hukum, implementasinya memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Relevansi sistem hukum tidak hanya terletak pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat. Reformasi interpretasi hukum, penguatan peran hakim dalam mencari keadilan, dan revisi undang-undang yang berpotensi menjadi alat ketidakadilan sangat diperlukan.
Kesimpulannya, kasus Baiq Nuril menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif di Indonesia. Sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan perlindungan yang adil, khususnya bagi korban kejahatan, tanpa mengabaikan konteks sosial dan moral yang kompleks.
