Predatory pricing, praktik penetapan harga jual barang atau jasa jauh di bawah biaya produksi, merupakan isu krusial dalam hukum persaingan usaha. Praktik ini bertujuan menyingkirkan pesaing, menciptakan monopoli, dan meraup keuntungan besar setelah pesaing tersingkir.
Pada tahun 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia karena diduga melakukan predatory pricing. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman praktik ini terhadap pasar yang sehat dan konsumen.
Apa itu Predatory Pricing?
Predatory pricing adalah strategi bisnis yang agresif dan tidak etis. Pelaku usaha menjual produk dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan utama menyingkirkan pesaing. Setelah pesaing gulung tikar, pelaku usaha tersebut akan menaikkan harga secara signifikan untuk menutup kerugian dan meraup keuntungan besar karena telah menguasai pasar.
Ciri-ciri utama predatory pricing mencakup harga yang jauh di bawah biaya produksi, niat jelas untuk menyingkirkan pesaing, dan potensi kenaikan harga signifikan setelah pesaing tersingkir. Identifikasi niat pelaku usaha menjadi kunci dalam membuktikan adanya pelanggaran.
Mengapa Predatory Pricing Dilarang?
Predatory pricing bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan merugikan konsumen dan pasar secara keseluruhan. Praktik ini menciptakan ketidakadilan, menghalangi inovasi, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang praktik ini, meskipun istilah “predatory pricing” tidak secara eksplisit disebutkan. Namun, beberapa pasal dalam UU tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku predatory pricing.
Pasal-Pasal Relevan dalam UU No. 5 Tahun 1999
Pasal 6 melarang perjanjian yang membatasi persaingan. Pasal 7 melarang penguasaan produksi atau pemasaran yang menciptakan monopoli. Pasal 20 secara spesifik melarang kegiatan yang menghalangi pesaing memasuki pasar. Pasal 25 mengatur penyalahgunaan posisi dominan di pasar, yang seringkali dilakukan oleh pelaku predatory pricing.
Penerapan pasal-pasal tersebut bergantung pada bukti yang kuat, termasuk bukti niat pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaing dan dampaknya terhadap persaingan di pasar. KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ini.
Dampak Negatif Predatory Pricing
Predatory pricing berdampak negatif jangka panjang terhadap pasar dan konsumen. Praktik ini dapat menciptakan monopoli atau oligopoli, yang mengakibatkan harga tinggi dan pilihan produk terbatas bagi konsumen.
Selain itu, predatory pricing dapat menghambat inovasi karena pelaku usaha yang mendominasi pasar tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas atau menciptakan produk baru. UMKM juga sangat rentan dan mudah tersingkir karena keterbatasan modal dan skala ekonomi.
Efisiensi pasar terganggu karena perusahaan yang kompeten dan inovatif bisa gulung tikar hanya karena tak mampu bersaing dalam perang harga yang tidak sehat. Konsumen pada akhirnya menanggung kerugian jangka panjang berupa harga tinggi dan pilihan terbatas.
Kesimpulan
Predatory pricing adalah praktik yang berbahaya dan harus dicegah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan landasan hukum untuk melindungi persaingan usaha yang sehat dan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan mencegah predatory pricing demi terciptanya pasar yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.
Perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak pelaku predatory pricing. Peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha dan konsumen juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
