UMKMJATIM.COM – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri meningkatkan akurasi pemantauan harga pangan dengan melakukan survei langsung di 10 pasar tradisional.
Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan ketahanan pangan di daerah berbasis data faktual, sekaligus memperkuat analisis harga komoditas yang memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala DKPP Kota Kediri, Moh. Ridwan, menjelaskan bahwa pemantauan tersebut dilakukan terhadap pedagang nonresponden, yaitu pedagang yang sebelumnya tidak masuk dalam skema pencatatan harga harian yang dikelola oleh mitra penyedia data resmi.
Menurutnya, pendekatan ini bertujuan untuk menguji keakuratan data harga yang selama ini digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.
Ridwan menegaskan bahwa data harga pangan merupakan faktor utama dalam menentukan arah kebijakan ketahanan pangan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pembandingan langsung di lapangan guna memvalidasi angka yang dilaporkan dari berbagai sumber resmi.
Adapun pasar yang menjadi sasaran survei meliputi Pasar Pesantren, Selowarih, Centong, Banjaran, Pahing, Mrican, Bandar, Ngronggo, dan Campurejo.
Sebanyak 30 pedagang dipilih secara acak untuk dimintai informasi harga, dengan fokus pada komoditas pangan strategis seperti minyak goreng, aneka bawang, dan cabai yang kerap mengalami fluktuasi signifikan.
Hasil survei kemudian dibandingkan dengan data harga rata-rata dari penyedia resmi.
Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan Indikator Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menilai kondisi komoditas apakah berada dalam status aman, waspada, atau membutuhkan intervensi pemerintah.
Dari hasil pemantauan, diketahui adanya selisih harga yang bervariasi antara 1 hingga 15 persen.
Komoditas cabai rawit merah tercatat mengalami selisih tertinggi, yaitu sekitar Rp5.941 per kilogram lebih mahal dibanding data resmi.
Sebaliknya, harga bawang merah justru lebih rendah sekitar Rp2.758 per kilogram dari harga yang tercatat sebelumnya.
Ridwan menyebut perbedaan tersebut sebagai hal yang wajar karena data lapangan diperoleh langsung dari pedagang di pasar tradisional.
Menurutnya, hasil ini menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota Kediri dalam merumuskan langkah stabilisasi harga yang lebih tepat sasaran.
DKPP juga secara berkala melaporkan hasil analisis ini kepada Wali Kota Kediri melalui Sekretaris Daerah.
Selain itu, pemerintah kota mendukung program pusat melalui penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Dengan metode pemantauan yang lebih menyeluruh dan berbasis data nyata di lapangan, diharapkan kebijakan ketahanan pangan di Kota Kediri akan semakin responsif, akurat, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.***
