UMKMJATIM.COM – Upaya memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam audiensi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (15/10/2025) dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Abul Chair beserta jajaran koordinator pengawasan.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis daerah, terutama mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi nasional.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abul Chair, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pengawasan intern yang efektif harus berjalan beriringan dengan kebijakan pembangunan agar tercipta pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil.
Menurut Abul Chair, pelaksanaan audiensi tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa BPKP siap membantu Pemprov Jatim dalam mengawal efisiensi keuangan daerah serta memastikan akuntabilitas anggaran publik.
“Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Kamis (16/10/2025).
Abul juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong sistem pengawasan adaptif yang mampu menjawab tantangan perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal di tingkat daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah BPKP yang aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.
Ia menilai kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat pondasi ekonomi Jawa Timur di tengah dinamika global.
Khofifah menekankan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan melalui inovasi dan efisiensi tata kelola keuangan, tanpa menambah beban baru bagi masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu menggali potensi ekonomi lokal dan memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Selain itu, Khofifah juga menyoroti tantangan ketahanan pangan, terutama di wilayah dengan produksi pertanian yang fluktuatif.
Ia menilai bahwa diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pengawasan, hingga pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi hasil panen.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP sangat penting untuk memastikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah, BPKP berkomitmen mendukung upaya Pemprov Jawa Timur dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui transparansi, efisiensi anggaran, dan pengelolaan risiko fiskal yang baik.
Abul Chair menegaskan bahwa BPKP akan terus hadir mendampingi pemerintah daerah melalui program asistensi dan evaluasi kebijakan publik,
termasuk penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dengan sinergi yang solid antara BPKP dan Pemprov Jatim, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.***
