UMKMJATIM.COM – Program Kartu Anak Jakarta (KAJ) merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Namun, tidak semua penerima dapat terus menikmati bantuan ini tanpa batas waktu.
Ada sejumlah kondisi khusus yang dapat menyebabkan penyaluran KAJ dihentikan.
Memahami alasan ini penting agar keluarga penerima dapat menjaga status kepesertaan dan memastikan bantuan tetap berjalan dengan lancar.
Berdasarkan informasi resmi dari Dinas Sosial DKI Jakarta, terdapat empat alasan utama yang menyebabkan bantuan KAJ dihentikan.
Keempat kondisi ini ditetapkan melalui evaluasi berkala yang mengukur kelayakan penerima manfaat sesuai aturan Program Kesejahteraan Daerah (PKD).
Berikut adalah penjelasan lengkap yang perlu dipahami oleh setiap penerima.
1. Penerima Manfaat Meninggal Dunia
Alasan penghentian yang pertama adalah ketika anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat KAJ meninggal dunia.
Kondisi ini menjadi sebab penghentian yang bersifat otomatis karena penerima utama program sudah tidak ada.
Meskipun merupakan hal yang tidak diharapkan, data kependudukan akan langsung terhubung dengan sistem, sehingga bantuan dihentikan tanpa perlu pengajuan tambahan dari keluarga.
2. Pindah Domisili ke Luar DKI Jakarta
KAJ merupakan bantuan yang seluruh anggarannya berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan demikian, program ini hanya diberikan kepada warga yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
Apabila keluarga berpindah alamat dan menetap di luar Jakarta, status penerimaan bantuan pun segera dihentikan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana APBD tidak digunakan untuk warga di luar wilayah administratif Jakarta.
Oleh sebab itu, penerima diimbau untuk selalu memperbarui data domisili jika terjadi perubahan alamat agar tidak terjadi kendala dalam penyaluran.
3. Graduasi Mandiri atau Tidak Lagi Masuk Kategori Pra-sejahtera
Graduasi mandiri adalah istilah yang sering muncul dalam program bantuan sosial.
Istilah ini merujuk pada situasi ketika keluarga penerima manfaat dinilai telah mandiri secara ekonomi dan tidak lagi masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera.
Pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi ekonomi penerima, termasuk menilai peningkatan penghasilan keluarga.
Jika pendapatan keluarga meningkat secara signifikan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, maka bantuan akan dihentikan.
Hal ini menjadi pertanda bahwa tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga telah tercapai.
4. Tidak Lagi Sesuai Kriteria Penerima PKD
Alasan terakhir berkaitan langsung dengan ketentuan Program Kesejahteraan Daerah (PKD).
KAJ merupakan salah satu komponen PKD yang juga mencakup bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas.
Apabila penerima tidak lagi memenuhi kriteria PKD berdasarkan pembaruan data dari DTKS maupun DTSEN, maka hak menerima bantuan dapat dihentikan.
Kondisi ini bisa termasuk perubahan status keluarga, data yang tidak valid, atau ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan.
Keempat alasan tersebut menunjukkan bahwa bantuan KAJ sangat bergantung pada validitas data dan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima.
Pemerintah melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang masih memerlukan.
Agar bantuan tetap berlanjut, pastikan data kependudukan selalu diperbarui, kondisi domisili jelas, dan seluruh informasi sesuai dengan ketentuan PKD.***
