Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan kondisi memprihatinkan terkait ketersediaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita di pasaran. Ia menyebut sebagian besar pasar di Jawa Timur mengalami kekosongan stok komoditas tersebut.
Khofifah secara terbuka menyampaikan keluhan terkait kondisi distribusi Minyakita yang belum merata di lapangan. Ia mengatakan, “80 persen stok Minyakita di pasar Jawa Timur kosong.”
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi minyak goreng bersubsidi yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Kondisi Lapangan Jadi Perhatian Serius Pemprov
Kekosongan stok Minyakita di sebagian besar pasar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama karena komoditas ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga minyak goreng non-subsidi akibat meningkatnya permintaan.
Khofifah menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan distribusi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan Minyakita kembali tersedia di pasaran.
“Kami terus melakukan koordinasi agar distribusi Minyakita bisa berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Antisipasi Dampak pada Harga dan Daya Beli
Kelangkaan Minyakita berpotensi berdampak langsung pada stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadan yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi bahan pokok.
Pemerintah daerah kini berupaya memastikan distribusi berjalan normal dan tidak terjadi gangguan berkepanjangan yang dapat memicu gejolak harga di pasar.
Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi untuk memastikan minyak goreng bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Distribusi dan Pengawasan Jadi Fokus Utama
Kondisi kosongnya stok Minyakita di sebagian besar pasar menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi. Pemerintah berharap distribusi dapat segera kembali normal sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.
Langkah cepat dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan dan mencegah dampak lebih luas terhadap inflasi dan kondisi ekonomi masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.
