UMKMJATIM.COM – Pemerintah Kota Surabaya tengah mempercepat operasionalisasi 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang ditargetkan aktif sepenuhnya pada pertengahan September 2025.
Program ini digagas sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan sejalan dengan nilai-nilai yang diusung dalam gerakan Kampung Pancasila.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Surabaya, Febrina Kusumawati, menyatakan bahwa KKMP diharapkan sudah berjalan sepenuhnya di tengah masyarakat pada pertengahan bulan September.
Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem ekonomi kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di tingkat kelurahan.
Dalam upaya memperkuat ekosistem koperasi, Febrina menegaskan pentingnya sinergi dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bulog, Pertamina, dan PLN.
Ia mengatakan bahwa arahan Presiden juga menekankan pentingnya membangun hubungan langsung antara koperasi dengan institusi-institusi strategis tersebut agar roda usaha koperasi berjalan secara terintegrasi.
Lebih lanjut, Febrina menjelaskan bahwa koperasi memiliki potensi untuk berperan dalam pengelolaan sektor-sektor pelayanan publik, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pungutan daerah lainnya.
Bahkan, ia menyebut bahwa Pertamina menunjukkan minat untuk menjadikan koperasi sebagai model percontohan pangkalan distribusi LPG di wilayah permukiman.
Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi KKMP adalah membangun kesadaran bersama di kalangan pengurus dan anggota koperasi.
Menurut Febrina, dibutuhkan pemahaman kolektif bahwa koperasi merupakan wadah bersama yang menjadi kekuatan ekonomi di wilayah masing-masing.
Ia menilai bahwa ketika semua pihak memiliki visi yang selaras, koperasi akan berkembang dengan baik dan berkelanjutan.
Dari sisi lapangan kerja, Febrina mengungkapkan bahwa KKMP mampu menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari kurir, tenaga administrasi, hingga bagian pengemasan produk.
Ia mengakui bahwa meskipun struktur koperasi masih terbatas di tahap awal, kebutuhan sumber daya manusia diprediksi akan meningkat seiring bertambahnya skala operasional koperasi.
Salah satu hal penting yang ditekankan oleh Febrina adalah bahwa koperasi tidak boleh hanya mengandalkan bantuan modal untuk memulai.
Ia menjelaskan bahwa koperasi harus tetap bergerak dan menjalankan aktivitas ekonomi meskipun belum memperoleh akses pinjaman perbankan.
Menurutnya, menunggu dana bergulir sebagai syarat utama menjalankan koperasi merupakan pola pikir yang harus diubah.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga ringan, yakni maksimal tiga persen.
Skema ini akan disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau bank-bank milik negara (Himbara), sebagaimana diinstruksikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Ia menyampaikan keyakinan bahwa koperasi akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi warga dan menjadi bagian integral dari pencapaian cita-cita Kampung Pancasila.
Wali Kota Eri mengatakan bahwa ketika sebuah kampung berhasil menggerakkan roda ekonominya secara mandiri, maka nilai-nilai Pancasila akan jauh lebih mudah ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia percaya bahwa keberadaan KKMP akan mendukung transformasi tersebut secara nyata.***
