UMKMJATIM.COM – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur terus memperkuat perlindungan bagi pekerja melalui peningkatan kepesertaan dan pengawasan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Upaya tersebut dijalankan secara kolaboratif bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna memastikan kewajiban dunia usaha terhadap iuran jaminan sosial dapat dipenuhi secara optimal.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, menjelaskan bahwa hingga tahun 2025 jumlah tenaga kerja di Jawa Timur yang telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai sekitar 6,2 juta orang.
Angka tersebut berasal dari total kurang lebih 16 juta penduduk usia kerja di wilayah Jawa Timur.
Capaian ini menunjukkan tren peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal.
Menurut Hadi, tingkat Universal Coverage Jamsostek pada 2025 mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah pekerja yang terlindungi bertambah lebih dari 436 ribu orang jika dibandingkan dengan capaian pada 2024.
Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan program BPJS Ketenagakerjaan di berbagai sektor usaha.
Selain peningkatan kepesertaan, manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan juga dirasakan secara nyata oleh para peserta.
Hingga November 2025, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur telah menyalurkan manfaat klaim dengan nilai total mencapai Rp6,45 triliun.
Dana tersebut berasal dari lebih dari 437 ribu pengajuan klaim yang diproses sepanjang tahun.
Hadi menambahkan bahwa manfaat yang dibayarkan tidak hanya mencakup klaim kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, tetapi juga bantuan pendidikan.
Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur telah menyalurkan beasiswa kepada 16.486 anak peserta dengan total nilai manfaat mencapai Rp85,3 miliar.
Program beasiswa ini menjadi bagian dari upaya negara dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak pekerja.
Ia menilai penyaluran manfaat tersebut merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja beserta keluarganya.
Melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi pekerja dapat ditekan secara signifikan.
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur turut berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan iuran.
Kepala Kejati Jawa Timur, Agus Sahat ST Lumban Gaol, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah menangani 1.842 Surat Kuasa Khusus terkait penagihan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Dari rangkaian upaya hukum tersebut, Kejati Jawa Timur berhasil memulihkan dana iuran dengan nilai mencapai Rp36,22 miliar.
Pemulihan dana ini dinilai berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Agus menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban terhadap perlindungan tenaga kerja.
Ia menilai sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan sejalan dengan peningkatan cakupan kepesertaan yang telah dicapai di Jawa Timur.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati Jawa Timur, diharapkan pengawasan kepatuhan dapat terus ditingkatkan.
Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan dan mewujudkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan di Jawa Timur.***
