UMKMJATIM.COM – Sebelum menandatangani kerja sama pendanaan, penting bagi pemilik usaha untuk memahami posisi tawarnya dengan baik.
Hal ini hanya bisa dicapai jika pelaku usaha sudah memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang aset perusahaan, baik aset berwujud seperti tanah,
bangunan, dan kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti merek dagang, sistem kerja, hingga data pelanggan.
Bahkan aset digital, seperti akun media sosial dengan banyak pengikut atau database pelanggan loyal, bisa menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya tawar di hadapan investor atau pemberi pinjaman.
Misalnya, apabila kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil, sebagian data keuangan hilang, namun produk yang dijual terbukti memiliki pasar yang kuat di masa lalu—maka dalam situasi seperti ini, pelaku usaha perlu realistis.
Dalam negosiasi dengan investor ekuitas, bisa jadi investor akan meminta porsi saham yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang mereka ambil.
Sementara dalam konteks pendanaan pinjaman, jika profil aset fisik dan administrasi perusahaan kurang solid, peluang untuk menegosiasikan bunga rendah atau nilai pinjaman di atas 60% dari nilai agunan menjadi semakin kecil.
Sebaliknya, jika perusahaan memiliki profil aset yang kuat, laporan keuangan rapi, manajemen berjalan baik,
dan aset tak berwujud terkelola dengan optimal—maka pelaku usaha dapat menawar agar pinjaman yang diberikan bisa mencapai 75–80% dari nilai aset fisik yang diagunkan.
Dalam situasi seperti ini, posisi tawar perusahaan jauh lebih baik, sehingga syarat dan ketentuan pendanaan bisa lebih menguntungkan.
Namun, terlepas dari kondisi perusahaan, pemahaman terhadap isi perjanjian pendanaan tetap menjadi kunci utama.
Untuk skema pinjaman, hal-hal penting yang wajib dibahas meliputi:
• Plafon kredit atau jumlah pinjaman yang disetujui,
• Skema bunga yang digunakan (apakah flat, anuitas, atau efektif),
• Jika menggunakan prinsip syariah, pelaku usaha perlu meminta penjelasan tentang perhitungan margin keuntungan,
• Tenor pinjaman atau jangka waktu pelunasan,
• Jadwal pembayaran cicilan,
• Serta berbagai biaya tambahan seperti administrasi, penalti keterlambatan, atau asuransi.
Sedangkan untuk skema ekuitas atau investasi saham, aspek-aspek yang tidak boleh dilewatkan dalam pembahasan mencakup:
• Jumlah dana investasi yang diberikan,
• Persentase saham yang diminta oleh investor,
• Kontribusi non-finansial dari investor, seperti pendampingan bisnis, akses ke teknologi, jaringan mitra, dan pasar,
• Hak kontrol seperti penempatan perwakilan di jajaran direksi atau komisaris,
• Serta mekanisme tata kelola keuangan, misalnya apakah setiap pengeluaran besar memerlukan persetujuan dari investor terlebih dahulu.
Diskusi yang terbuka dan menyeluruh mengenai poin-poin di atas akan membantu mencegah potensi konflik di masa depan, sekaligus membangun fondasi kepercayaan antara pemilik usaha dan investor.
Jangan terburu-buru menyetujui perjanjian hanya karena tergiur modal, tetapi pastikan setiap poin telah dipahami dan sesuai dengan visi jangka panjang bisnis Anda.***
