UMKMJATIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tengah menghadapi tantangan baru setelah adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp60 miliar.
Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi agar tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Hotel Grand Padis, Senin (13/10/2025).
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan pengawasan pasar guna memastikan harga bahan pokok tetap stabil.
Menurutnya, langkah pengendalian inflasi tidak hanya difokuskan pada aspek harga, tetapi juga mencakup upaya menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah penurunan anggaran daerah.
Selain fokus pada kebijakan fiskal dan stabilitas harga, Bupati Abdul Hamid juga menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Bondowoso.
Program tersebut, menurutnya, bukan hanya mendukung kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan rantai pasokan pangan lokal seperti petani, peternak, dan pelaku UMKM di sektor kuliner.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, membenarkan bahwa dana yang mengalami pengurangan adalah DAU (Dana Alokasi Umum).
Namun, ia menyebut bahwa belum ada rincian resmi terkait jenis DAU yang dikurangi—apakah termasuk DAU Irmak atau non-Irmak.
Ia menyebut, pemotongan senilai Rp60 miliar itu mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi di berbagai sektor belanja operasional, seperti biaya air, listrik, telepon, hingga perjalanan dinas.
Dalam perencanaan baru tersebut, perbaikan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama karena dinilai memiliki multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, program yang berkaitan dengan visi dan misi bupati serta wakil bupati akan tetap dijalankan secara bertahap.
Meski menghadapi tekanan fiskal, tingkat inflasi Bondowoso masih berada pada posisi moderat di angka 0,66 persen.
Namun, Sekda menegaskan bahwa kondisi tersebut harus terus dijaga agar tidak meningkat akibat berkurangnya aliran dana di masyarakat.
Pemerintah daerah pun telah menyiapkan empat strategi utama pengendalian inflasi, yaitu:
Menjaga keterjangkauan harga, terutama bahan pangan pokok.
Menjamin ketersediaan pasokan melalui kerja sama lintas daerah.
Memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa.
Meningkatkan komunikasi efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pemkab Bondowoso menunjukkan sikap tanggap dalam menghadapi pemotongan anggaran sebesar Rp60 miliar dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis, pemerintah daerah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, inflasi terkendali, dan pembangunan prioritas tetap berjalan sesuai visi daerah.***
