UMKMJATIM.COM – Pemerintah Kabupaten Malang mulai mematangkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, di Pendopo Agung Kabupaten Malang.
Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan kemiskinan melalui berbagai program prioritas yang dirancang secara terukur.
Budiar menjelaskan bahwa RPJMD terbaru disusun dengan penekanan kuat pada upaya penurunan angka kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan untuk menjawab persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Malang.
Salah satu fokus utama dalam RPJMD 2025–2029 adalah sektor kesehatan.
Budiar menilai kesehatan memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kondisi kesehatan yang buruk dapat memperburuk kemiskinan, sementara akses layanan kesehatan yang memadai diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup warga.
Ia menyebutkan terdapat tiga variabel kesehatan yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
Pemerintah daerah, lanjut Budiar, telah menggulirkan berbagai program kesehatan yang menyentuh seluruh siklus kehidupan masyarakat.
Program tersebut mencakup layanan kesehatan maternitas, pencegahan penyakit, hingga pemenuhan gizi masyarakat secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap tahun.
Sebagai bentuk keseriusan, anggaran kesehatan yang dialokasikan mencapai ratusan miliar rupiah.
Dalam pemaparannya, Budiar juga menyinggung persoalan stunting yang masih menjadi isu krusial.
Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih bertahan di kisaran 8,4 persen.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah menilai perlu adanya pendekatan yang lebih tepat sasaran.
Budiar menyampaikan bahwa pihaknya meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merumuskan indikator kemiskinan yang lebih akurat.
Penyelarasan metodologi dinilai penting agar program penanganan kemiskinan dapat dievaluasi secara objektif dan dijalankan lebih efektif.
Selain sektor kesehatan, RPJMD 2025–2029 juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Peningkatan konektivitas wilayah diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.
Salah satu proyek strategis yang disoroti adalah pembangunan jalan tol Malang–Kepanjen.
Budiar menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mempercepat pergerakan barang dan jasa antarwilayah, sehingga aktivitas ekonomi di seluruh kecamatan dapat tumbuh lebih merata.
Dengan meningkatnya konektivitas, diharapkan peluang kerja dan investasi juga semakin terbuka.
Melalui RPJMD yang baru, Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan bahwa seluruh program pembangunan difokuskan untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Pendekatan terintegrasi antara sektor kesehatan, infrastruktur, dan kebijakan berbasis data diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Malang dalam lima tahun mendatang.***
