UMKMJATIM.COM – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, sejumlah pedagang beras di Pasar Pamenang Pare,
Kabupaten Kediri, dihadapkan pada kelangkaan stok beras jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang biasanya disuplai oleh Perum Bulog.
Para pedagang sembako di pasar tersebut, termasuk di antaranya Bu Herman, mengaku kesulitan memperoleh pasokan beras SPHP sejak beberapa waktu terakhir.
Bu Herman mengungkapkan bahwa sejak pertama kali diluncurkan, beras SPHP selalu diminati oleh konsumen.
Terlebih mendekati Ramadan, permintaan akan beras jenis ini tetap tinggi.
Masyarakat memilih beras SPHP karena harganya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan jenis beras lainnya di pasaran.
Namun, ia mengeluhkan bahwa saat ini stok beras SPHP justru tidak tersedia, padahal kebutuhan masyarakat meningkat menjelang bulan puasa.
Akibat kelangkaan ini, para konsumen yang biasanya membeli beras SPHP mulai beralih ke beras jenis IR 64.
Meski dari segi harga tidak berbeda terlalu jauh, konsumen tetap harus menyesuaikan diri dengan pilihan beras yang ada.
Bu Herman menambahkan, ketika stok beras SPHP masih tersedia, ia mampu menjual hingga 20 kemasan per hari, di mana setiap kemasan berisi lima kilogram beras.
Namun, kondisi tersebut kini berubah karena ketiadaan pasokan.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Arba’i, membenarkan bahwa sejak tanggal 7 Februari 2025, Perum Bulog memang telah menarik persediaan beras SPHP dari pasar di Zona 1.
Zona 1 ini mencakup wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Sumatera, seperti Sumatera Selatan dan Lampung.
Arba’i menjelaskan bahwa penarikan stok tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengalihkan pasokan beras SPHP ke wilayah lain di luar Zona 1 yang dianggap lebih membutuhkan.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi di wilayah Zona 1 yang tengah memasuki masa panen raya padi.
Pemerintah berharap, dengan upaya ini, serapan beras lokal hasil panen petani bisa meningkat.
Masyarakat diharapkan membeli beras hasil produksi petani lokal, sehingga membantu stabilitas ekonomi petani dan menjaga keseimbangan pasar beras domestik.
Lebih jauh, Arba’i menambahkan bahwa penarikan beras SPHP ini bukan berarti akan berlangsung dalam jangka panjang.
Langkah ini lebih bersifat sementara, mengikuti siklus panen raya yang diprediksi dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah tersebut.
Dengan panen raya yang melimpah, stok beras di pasaran seharusnya tetap terjaga tanpa harus mengandalkan beras SPHP dari Bulog.
Situasi ini memunculkan tantangan tersendiri bagi pedagang sembako di pasar-pasar tradisional.
Mereka harus pintar-pintar menyiasati stok barang dagangan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, konsumen juga perlu beradaptasi dengan pilihan beras yang tersedia di pasar.
Pemerintah daerah pun terus memantau situasi ini guna memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan akibat perubahan pasokan beras.
Koordinasi antara dinas terkait, Bulog, dan para pelaku pasar terus dilakukan agar distribusi beras tetap berjalan lancar dan harga tetap stabil.
Kelangkaan beras SPHP di Kediri ini seolah menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara stok pangan nasional dan lokal.
Kebijakan pengalihan stok beras SPHP ini mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan bagi masyarakat di Zona 1 dalam jangka pendek.
Namun, dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi petani lokal dan menjaga kestabilan harga beras di pasar domestik.
Secara keseluruhan, tantangan kelangkaan beras SPHP ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat.
Pemerintah harus terus memastikan pasokan beras tetap aman, pedagang perlu cermat dalam menyediakan barang dagangan, dan masyarakat diharapkan bijak dalam memilih kebutuhan pokok sehari-hari.***
