UMKMJATIM.COM – Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Surabaya II kembali menyelenggarakan forum bertema “Financial Advisor dan Quality Assurance: Standarisasi Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja”.
Kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti oleh para pengelola keuangan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-Kota Surabaya, yang merupakan mitra kerja KPPN Surabaya II.
Kepala KPPN Surabaya II, Marno, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari program rutin yang diselenggarakan bergilir oleh KPPN.
Fokus utamanya adalah mendorong sinergi antara KPPN dan satuan kerja (satker) di wilayah Surabaya dalam upaya memperkuat implementasi dan pelaksanaan anggaran.
Marno menegaskan bahwa sinergi antara kedua belah pihak menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan negara.
Ia juga menyebut bahwa komunikasi yang terjalin baik akan memperkuat pelaksanaan anggaran dan menciptakan pengelolaan yang lebih akuntabel dan efisien.
Forum ini dihadiri oleh para pejabat pengelola keuangan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara, serta staf teknis keuangan dari masing-masing satker.
Seluruh peserta terlibat aktif dalam diskusi mengenai tantangan serta strategi dalam pengelolaan anggaran berbasis digital.
Sejumlah materi penting dibahas dalam forum ini, mulai dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pemanfaatan aplikasi SAKTI, hingga perencanaan kas dan pentingnya sertifikasi pejabat perbendaharaan.
Selain itu, forum juga mengupas kebijakan terbaru dari Kementerian Keuangan yang wajib diketahui oleh setiap satker.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah isu penguatan digitalisasi dalam pembayaran keuangan negara.
Marno menyampaikan bahwa platform seperti CMS, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay telah menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital di lingkungan kementerian dan lembaga.
Penggunaan platform digital ini dinilai mampu menekan risiko kesalahan transaksi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
KPPN Surabaya II juga turut mensosialisasikan strategi untuk mengurangi penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) serta meminimalisasi kejadian retur.
Peserta dibekali dengan pemahaman mengenai pemanfaatan platform Pelaksanaan Pembayaran Pemerintah (PPP) dan penyelesaian To Do List yang menjadi bagian dari tugas harian pengelola keuangan.
Melalui forum ini, satuan kerja tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis, namun juga merasakan peran aktif KPPN sebagai pendamping dan penasihat keuangan (financial advisor).
Dukungan langsung dari KPPN dinilai sangat membantu satker dalam menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Di akhir kegiatan, Marno menyampaikan harapannya agar proses standarisasi pengelolaan keuangan yang tengah digalakkan dapat terus berlanjut secara konsisten.
Ia berharap seluruh satuan kerja mitra dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara berkelanjutan, sehingga tercipta birokrasi keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.***
